Meski sarat akan kepentingan dan meningkatkan risiko korupsi, praktik rangkap jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia nampaknya masih eksis dan justru semakin menjamur di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Transparency International Indonesia (TII) melakukan penelitian terkait latar belakang komisaris BUMN yang sedang menjabat tahun 2025, yang kemudian dipaparkan dalam konferensi pers dan diskusi daring bertajuk Komisaris Rasa Politisi: Perjamuan Kuasa di BUMN pada Selasa (30/9/2025).
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa 165 dari 562 komisaris BUMN merupakan politisi. Sebanyak 104 komisaris merangkap menjadi kader partai politik, sedangkan 61 komisaris lainnya adalah relawan politik yang mendukung kampanye politik kandidat atau partai tertentu dalam pemilu dan pilkada.
Dari sejumlah komisaris BUMN yang merupakan anggota partai politik ini, hampir setengahnya (48,6%) berasal dari partai yang diketuai oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Partai Gerindra.
Sementara itu, Partai Demokrat menguasai 9,2% kursi komisaris BUMN, disusul oleh Partai Golkar (8,3%). Komisaris dari PDIP, PAN, dan PSI pun turut eksis dalam jajaran komisaris BUMN dengan masing-masing 5,5% anggota dan kader partai yang menduduki jabatan komisaris.
Kemudian, sebanyak 2,8% komisaris BUMN berasal dari Partai NasDem. Perindo, PPP, dan Partai Buruh juga masing-masing menguasai 1,8% jabatan komisaris BUMN.
Dalam konferesi pers, Peneliti TII, Asri Widayati, menyoroti bahwa Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2023 melarang pengangkatan komisaris dan direksi BUMN yang sedang menduduki jabatan lain karena berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
“Rangkap jabatan akan berujung kepada BUMN failure. BUMN yang harusnya meningkatkan ekonomi, malah menjadi pemborosan karena tidak diurus oleh orang yang kompetensinya sesuai," tegas Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira.
Baca Juga: Bukan Profesional, Jabatan Komisaris BUMN 2025 Didominasi Birokrat dan Politisi
Sumber:
https://www.youtube.com/watch?v=9Sbk51s45Oo
