Dipicu oleh temuan bahwa terdapat 33 wakil menteri dan 1 wakil PCO yang merangkap sebagai komisaris BUMN, Transparency International Indonesia (TII) melakukan penelitian terkait latar belakang komisaris BUMN yang sedang menjabat tahun 2025, yang kemudian dipaparkan dalam konferensi pers dan diskusi daring bertajuk Komisaris Rasa Politisi: Perjamuan Kuasa di BUMN pada Selasa (30/9/2025).
Penelitian ini dilakukan terhadap 59 BUMN dan 60 anak perusahaannya. Data dikumpulkan dan diolah melalui metode crawling data oleh AI yang bersumber dari situs resmi perusahaan dan laporan tahunan, kemudian dicek ulang secara manual oleh ahli.
Dari total 562 komisaris BUMN, 174 di antaranya adalah birokrat, atau orang-orang yang pernah atau sedang menjalankan tugas administasi negara. Lebih lanjut, 165 orang merupakan politisi yang terafiliasi partai politik.
Komisaris BUMN dengan latar belakang profesional justru hanya berjumlah 133 orang, kalah banyak dibandingkan birokrat dan politisi. Kemudian, sebanyak 35 orang berasal dari latar belakang militer, 29 orang dari Aparat Penegak Hukum (APH), dan 15 orang dari akademisi.
Lebih lanjut, 10 komisaris merupakan anggota Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan 1 mantan pejabat negara pun termasuk dalam jajaran komisaris BUMN.
Asri Widayati, peneliti TII, menjelaskan bahwa mayoritas kursi komisaris BUMN yang diisi oleh birokrat dan politisi alih-alih profesional ini menjadi suatu masalah, terutama dalam proses due diligence atau uji tuntas yang diabaikan.
“Ada beberapa prinsip tentang bagaimana dewan komisaris dan dewan direksi diangkat, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2023. Seharusnya mereka memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa profesional itu kalah dari birokrat dan politisi,” ungkap Asri dalam konferensi pers tersebut.
Baca Juga: Bisnis Swasta Lebih Dipercaya Publik Dibandingkan Pemerintah
Sumber:
https://www.youtube.com/watch?v=9Sbk51s45Oo
https://ti.or.id/komisaris-rasa-politisi-perjamuan-kuasa-di-bumn/
