7 Provinsi dengan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Tertinggi Maret 2026

Ketimpangan pengeluaran menunjukkan seberapa merata pengeluaran masyarakat terbagi di antara penduduk. Salah satu cara melihatnya adalah melalui porsi total pengeluaran kelompok 40% terbawah, yaitu penduduk dengan tingkat pengeluaran paling rendah atau dikenal sebagai ukuran bank dunia. Semakin besar porsi pengeluaran kelompok ini terhadap total pengeluaran, semakin merata distribusi pengeluaran masyarakat.

Pada Maret 2026, kelompok 40% terbawah menyumbang 19,22% atau hampir seperlima dari total pengeluaran penduduk Indonesia. Angka tersebut meningkat 0,57% dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 18,65%, yang menandai bahwa distribusi pengeluaran masyarakat menjadi lebih merata dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain melalui ukuran bank dunia, gambaran ketimpangan pengeluaran juga dapat dilihat melalui gini ratio. Nilainya berada pada rentang 0 hingga 1. Angka yang semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi pengeluaran yang semakin merata, sedangkan angka yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Pada periode yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat gini ratio Indonesia sebesar 0,368, turun dari 0,375 pada Maret 2025. Meski mengalami penurunan secara nasional, sejumlah provinsi masih memiliki gini ratio di atas angka nasional.

Baca Juga: Ketimpangan Kemiskinan Antarpulau di Indonesia 2025

Berdasarkan nilai gabungan wilayah perkotaan dan perdesaan, terdapat tujuh provinsi dengan gini ratio di atas angka nasional. Tiga provinsi dengan nilai tertinggi seluruhnya berada di Pulau Jawa. DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan gini ratio 0,435, diikuti Jawa Barat sebesar 0,413, dan DI Yogyakarta dengan 0,411.

Di bawahnya, Papua Selatan mencatatkan gini ratio sebesar 0,405, diikuti Papua (0,398), Papua Barat (0,398), dan Gorontalo (0,398).

Tingginya ketimpangan di sejumlah daerah turut menjadi perhatian pemerintah melalui berbagai upaya pemerataan kesejahteraan. Salah satunya dilakukan dengan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat dari kelompok ekonomi kurang mampu, baik melalui bantuan pendidikan maupun dukungan terhadap biaya sekolah.

Upaya tersebut terlihat di sejumlah provinsi yang memiliki gini ratio di atas nasional. DKI Jakarta memperkuat akses pendidikan melalui program beasiswa dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Jakarta.

Jawa Barat membiayai siswa kurang mampu di sekolah swasta mitra yang tidak tertampung di sekolah negeri, sementara Papua Barat menyiapkan bantuan biaya seragam serta dukungan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah daerah untuk mengurangi hambatan ekonomi dalam memperoleh layanan pendidikan. Upaya ini tentunya juga menyasar kelompok pengeluaran rendah di tiap daerah.

Baca Juga: Simak Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia 2025

Sumber

https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2595/gini-ratio-maret-2026-tercatat-sebesar-0-368-.html