Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 sudah di depan mata. Salah satu isu yang gencar diperbincangkan dari pesta demokrasi ini adalah adanya praktik politik uang. Praktik tersebut rasanya sudah umum mencuat di setiap gelaran Pemilu.
Ironisnya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang tanggap dalam menghadapi praktik politik uang. Hal itu dibuktikan oleh Populix dalam survei terbarunya pada November 2024 yang didapatkan dari 962 responden yang menyebutkan bahwa 74% masyarakat tak melaporkan praktik politik uang ke pihak yang berwenang.
Lebih lanjut, dalam survei tersebut dijabarkan sederet alasan mengapa sebagian besar masyarakat memilih untuk tidak melaporkan praktik politik uang kepada pihak yang berwenang. Alasan utamanya adalah karena mereka merasa politik uang sudah menjadi hal biasa. Sebanyak 27% responden menganggap hal itu lumrah terjadi dalam sebuah pemilihan umum.
Adapun 21% responden lainnya menyatakan bahwa mereka tidak mengerti akan alur pelaporan untuk melaporkan praktik politik uang. Sementara itu, 21% responden lainnya merasa kurang percaya pihak berwenang. Mereka merasa pihak berwenang tak akan menindaklanjuti pelaporan praktik politik uang yang mereka adukan.
Di sisi lain, 15% responden lainnya ogah melaporkan praktik politik uang karena adanya rasa takut akan ancaman. Mereka merasa akan ada konsekuensi berupa ancaman jika melaporkan praktik politik uang.
Sementara itu, 14% responden lainnya abai akan pelaporan politik uang karena berpikir laporan mereka tak akan merubah hasil pemikiran sehingga memutuskan untuk tidak melaporkan.
Sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan praktik politik uang dengan beragam alasan. Padahal, pelaporan praktik politik uang merupakan langkah penting untuk menciptakan pemilihan yang bersih, adil, dan demokratis.
Masyarakat perlu menyadari bahwa toleransi terhadap politik uang hanya akan memperparah budaya korupsi dan merusak integritas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu upaya bersama dari seluruh pihak untuk meningkatkan pemahaman dan keberanian dalam melaporkan tindakan tersebut.
Baca Juga: Obrolan Isu Sosial atau Politik di Kantor: Positif atau Negatif?
