Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus. Program ini diharapkan mampu menjawab persoalan stunting, kekurangan gizi, serta ketimpangan akses terhadap pangan bergizi di berbagai daerah. Dengan cakupan yang luas dan dukungan anggaran besar, MBG diposisikan sebagai instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Namun, seiring berjalannya program, muncul berbagai respons dari pubik terkait efektivitas dan ketepatan sasaran pelaksanaannya. Tidak sedikit pihak yang mempertanyakan apakah manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang menjadi target utama.
Baca Juga: MBG Dapat Rp335 T dari RAPBN 2026, Siapa yang Paling Diuntungkan?
Berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Policy Research Center (Porec) pada Maret 2026 terhadap 1.168 responden, di mana 80,4% di antaranya merupakan penerima langsung MBG, terungkap adanya ketimpangan persepsi terkait distribusi manfaat program tersebut.
Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai manfaat program MBG tidak sepenuhnya dirasakan oleh kelompok sasaran utama, yaitu anak-anak dan keluarga. Sebaliknya, sebanyak 44,5% responden menyebut bahwa manfaat terbesar justru dinikmati oleh elit dan pejabat politik. Sementara itu, 44% lainnya menilai pengelola serta mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pihak yang paling diuntungkan. Dengan demikian, secara total sekitar 88,5% manfaat program dinilai mengalir ke dua kelompok tersebut.
Di sisi lain, anak-anak dan keluarga yang seharusnya menjadi fokus utama program hanya memperoleh porsi manfaat sebesar 6,5%. Adapun 5% responden lainnya menyebut pihak lain atau tidak memberikan jawaban. Hasil survei ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan program dengan realitas yang dirasakan di lapangan.
Ketimpangan distribusi manfaat tersebut tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga berdampak pada tingkat kepercayaan publik. Program yang seharusnya berfokus pada peningkatan gizi anak justru dipersepsikan lebih menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan.
Oleh karena itu, hasil survei ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan. Upaya perbaikan yang tepat diharapkan dapat memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakan oleh anak-anak dan keluarga sebagai prioritas utama, sehingga tujuan MBG dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Baca Juga: 87% Publik RI Setuju Program MBG Rawan Dikorupsi
Sumber:
https://drive.google.com/file/d/1Ltmr9_0eUy6GTcTg-7eqffUobMOSELCN/view
