Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2024 meningkat 8,6% dibandingkan APBN 2023, menjadi total Rp3.235,1 triliun. Anggaran untuk belanja pemerintah pusat sendiri sebesar Rp2.467,5 triliun, dan sisanya sebesar Rp857,6 triliun dijadikan bentuk transfer ke daerah (TKD).
Belanja pendidikan menjadi prioritas dalam APBN 2024 tersebut. Sebesar 68% dari total anggaran itu digunakan untuk 7 sektor belanja prioritas, tak terkecuali sektor pendidikan.
Sektor pendidikan memperoleh anggaran sebesar Rp665 triliun, setara dengan 20% dari total anggaran belanja APBN 2024. Nilai tersebut digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan (PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, beasiswa, sertifikasi), meningkatkan sarana-prasarana pendidikan, dan juga menguatkan link and match dengan pasar kerja.
Sektor perlindungan sosial berada di urutan kedua dengan total anggaran sebesar Rp469,8 triliun, setara dengan 14,95 dari total anggaran 2024. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem melalui PKH dan Kartu Sembako, menguatkan perlindungan sosial, dan menguatkan graduasi dari kemiskinan.
Sektor infrastruktur memegang peringkat ketiga dengan total anggaran sebesar Rp423,4 triliun. Nilai tersebut digunakan untuk mendukung transformasi ekonomi dan menunjang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Presiden Joko Widodo mengungkapkan harapannya agar APBN 2024 bisa digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. “Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Sehingga kita harus fokus pada hasil dan memberi manfaat secara maksimal kepada rakyat,” ungkapnya saat memberi arahan pelaksanaan APBN 2024 di Istana Negara, mengutip Puslapdik.
