Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan merupakan skema bantuan pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan agar tetap memperoleh akses layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, penonaktifan kepesertaan PBI pada awal Februari 2026 sebagai tindak lanjut pemutakhiran data penerima bantuan oleh Kementerian Sosial berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 memicu perhatian luas dan perdebatan publik, baik di media online maupun media sosial.
Baca Juga: Sentimen Publik terhadap Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan di Media Sosial
Berdasarkan data Drone Emprit, sentimen publik terhadap penonaktifan PBI BPJS Kesehatan diberitakan dalam 2.922 artikel media online dengan total 8.414 mentions. Sementara itu, di media sosial tercatat 23.072 sample mentions yang berasal dari berbagai platform, yakni Twitter/X, Facebook, Instagram, TikTok, serta media online. Pengumpulan data dilakukan pada 1-9 Februari 2026 pukul 14.59 WIB.
Di tengah beragam respons publik, Twitter/X menjadi salah satu ruang utama bagi warganet untuk menyampaikan pendapat. Percakapan didominasi oleh sentimen negatif dengan persentase mencapai 83,7%. Warganet menilai penonaktifan PBI yang dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan berpotensi membahayakan nyawa pasien penyakit katastropik, seperti gagal ginjal dan kanker, karena terhentinya layanan medis vital secara tiba-tiba, khususnya layanan cuci darah.
Kritik serupa juga disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Menurutnya, proses pembersihan dan pemutakhiran data (data cleansing) seharusnya disosialisasikan lebih dahulu agar masyarakat memahami kebijakan tersebut dan bisa menyampaikan kondisi sebenarnya.
“Kalau mau menonaktifkan, harus ada pemberitahuan. Misalnya satu bulan sebelumnya, supaya warga bisa bersiap,” ujarnya, mengutip, Kompas, (8/2/2026).
Ia juga menyoroti dampak penonaktifan terhadap pasien dengan penyakit kronis. Timboel menyesalkan adanya kasus pasien gagal ginjal yang harus menunda cuci darah akibat status kepesertaan nonaktif.
“Seharusnya pasien yang sudah teridentifikasi menjalani cuci darah, kemoterapi, atau pengobatan berbiaya besar tidak ikut dinonaktifkan,” ujarnya, mengutip, Kompas, (8/2/2026).
Isu lain yang menguat di ruang publik adalah anggapan bahwa subsidi kesehatan bagi masyarakat miskin dikorbankan untuk membiayai program pemerintah lain, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Narasi tersebut memperkuat sentimen negatif dan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap proses penonaktifan yang dinilai tidak transparan.
Meski sentimen negatif mendominasi, sentimen positif tetap muncul sebesar 7%. Sebagian warganet mengakui bahwa BPJS Kesehatan selama ini sangat membantu pembiayaan penyakit berat dan menegaskan adanya jaminan layanan gawat darurat meskipun status PBI nonaktif. Adapun sentimen netral tercatat sebesar 9,3%.
Baca Juga: Kesehatan dan Kebugaran Jadi Prioritas Gaya Hidup Modern
Sumber:
https://x.com/droneempritoffc/status/2021076549932548353?s=48
