Upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai menunjukkan hasil yang sangat positif. Kehadiran Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) kini menjadi terobosan baru yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftar dan memantau program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH) secara mandiri, mudah, dan transparan.
Akses yang dibuat lebih terbuka ini rupanya langsung disambut dengan antusiasme yang luar biasa dari berbagai penjuru wilayah.
Merujuk pada data Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, perluasan uji coba ke 43 daerah sukses mencatatkan akselerasi pendaftaran yang sangat masif. Hanya dalam waktu dua minggu sejak pendaftaran dibuka, total pendaftar sudah menembus angka fantastis, sebanyak 1,13 juta Kartu Keluarga (KK).
Baca Juga: Batas Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terbaru
Jawa Timur tampil memimpin jauh di posisi puncak dengan sumbangsih pendaftar mencapai 686,35 ribu KK, menunjukkan tingginya tingkat partisipasi dan kesiapan adaptasi digital masyarakat di wilayah tersebut.
Tepat di bawah dominasi Jawa Timur, Bali menyusul di urutan kedua dengan total 149,82 ribu KK yang telah berhasil terdaftar. Posisi ketiga kemudian diisi oleh Sumatra Utara dengan 55,06 ribu KK, yang bersaing ketat dengan Sumatra Barat di posisi keempat lewat catatan 54,52 ribu KK.
Sementara itu, provinsi padat penduduk seperti Jawa Barat justru berada di urutan kelima dengan pendaftar sebanyak 34,31 ribu KK. Daftar ini kemudian dilengkapi oleh wilayah lain secara berurutan, mulai dari Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta di posisi sepuluh besar.
Namun, yang sangat menarik dari transformasi Perlinsos ini adalah pendekatannya yang terintegrasi sekaligus tetap inklusif. Masyarakat yang melek teknologi cukup memasukkan NIK dan melakukan verifikasi wajah untuk mengecek kelayakan bantuan tanpa harus melewati birokrasi berbelit.
Hebatnya lagi, bagi warga yang tidak memiliki ponsel cerdas pintar atau rekening bank, akses tidak lantas tertutup. Mereka tetap bisa difasilitasi untuk datang langsung untuk meminta pendampingan petugas di kantor desa atau kecamatan terdekat, memastikan sistem keamanan dan keadilan sosial benar-benar berjalan beriringan.
Baca Juga: 94% Lansia Jawa Barat Sudah Melek Huruf, Ini Daerah dengan Capaian Tertinggi
Sumber:
https://www.instagram.com/p/DazXgY_iTc2/?img_index=3
