Belanja Kemenkeu Capai Rp49 T dalam RAPBN 2027

Rancangan anggaran Kemenkeu akan menyusut sebanyak 4,2% pada tahun 2027 dari yang sebelumnya menyentuh Rp52.016 miliar dalam APBN 2026.

Shahibah A 7 September 2026 pukul 11.00

Perkembangan Anggaran Kementerian Keuangan

(2026-2027)

Unduh

Unduh Gambar Unduh Data

Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mencatatkan bahwa pemerintah akan menurunkan pagu pendanaan untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI).

Pada APBN 2026, kementerian ini sempat mendapatkan kucuran pagu sebesar Rp52.016 miliar. Alokasi anggaran Kemenkeu tersebut dicanangkan menyusut sebesar 4,2% dalam postur RAPBN 2027, sehingga menyisakan dana sebesar Rp49.801,1 miliar.

Berdasarkan programnya, porsi dominan dalam belanja Kemenkeu tahun depan masih dimiliki oleh program dukungan manajemen. Program manajerial ini dicanangkan mendapat kucuran dana sebesar Rp45.809 miliar dalam RAPBN 2027, atau mengalami pemangkasan sebesar 7,7% dari APBN 2026 yang sebelumnya bernilai Rp49.615,3 miliar.

Porsi terbesar kedua diisi oleh program pengelolaan penerimaan negara. Tercatat, program tersebut menjadi satu-satunya pos dalam anggaran Kemenkeu yang mengalami kenaikan pagu jika dibandingkan dengan APBN 2026.

Program ini diproyeksikan tumbuh signifikan dengan tingkat persentase mencapai 81,4%. Alokasinya naik menjadi Rp3.621,9 miliar pada RAPBN 2027, dari yang mulanya hanya dijatuhi pagu sebesar Rp1.997,1 miliar pada tahun berjalan ini.

Selanjutnya, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko direncanakan hanya akan dijatuhi pagu sebesar Rp267,6 miliar. Nominal alokasi tersebut tercatat turun sebesar 7,5% dari struktur anggaran dalam APBN 2026 yang sebelumnya mencapai Rp289,2 miliar.

Dengan angka yang lebih kecil, program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi juga dicanangkan mengalami penurunan sebanyak 12,3%. Pada RAPBN 2027, program ini hanya akan dijatuhi kucuran pagu senilai Rp78,9 miliar, menyusut dari yang mulanya Rp90 miliar.

Alokasi terendah dari keseluruhan postur belanja Kemenkeu ini dimiliki oleh program pengelolaan belanja negara, yaitu hanya dijatuhi dana sebesar Rp23,8 miliar. Besaran tersebut terhitung menyusut sebesar 2,5% dari APBN 2026 yang nominalnya sebesar Rp24,4 miliar.

Dengan ini, hanya program pengelolaan penerimaan negara yang mengalami lonjakan pagu di tengah penyusutan anggaran Kemenkeu menunjukkan tingginya komitmen pemerintah untuk menggenjot dan meningkatkan penerimaan negara pada tahun 2027 mendatang.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mematok sasaran pendapatan negara mampu menyentuh angka Rp3.426 triliun. Angka tersebut dirancang tumbuh sebesar 6,4% jika dibandingkan dengan outlook capaian tahun 2026 yang diestimasikan sebesar Rp3.206 triliun.

Penerimaan negara ini akan didominasi oleh sektor perpajakan dengan angka Rp2.908 triliun, atau dengan proporsi 84,9% dari total keseluruhan target pendapatan negara.

Di sisi lain, sebesar 15,1% dari pendapatan negara akan ditopang melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan target nominal sebesar Rp517,4 triliun.

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing

Key Insights

Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan pada penerimaan negara di 2027, terlihat dari kenaikan anggaran program pengelolaan penerimaan negara Kemenkeu sebesar 81,4% menjadi Rp3.621,9 miliar.
Pemangkasan anggaran program dukungan manajemen Kemenkeu sebesar 7,7% mengindikasikan upaya efisiensi operasional kementerian.
Fokus pada peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan (84,9%) menunjukkan strategi pemerintah untuk memperkuat basis pendapatan inti negara.
Penurunan anggaran di sebagian besar program Kemenkeu, seperti pengelolaan perbendaharaan dan kebijakan fiskal, mencerminkan adanya prioritas anggaran yang lebih ketat.