Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI telah menyepakati penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Penurunan ini menjadi kabar baik bagi calon jemaah haji Indonesia yang akan pergi ke tanah suci Juni mendatang.
Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, BPIH terbagi atas dua komponen. Komponen pertama merupakan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), yaitu biaya yang perlu dibayar oleh jemaah. Komponen kedua adalah Nilai Manfaat yang asalnya dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Bipih yang harus dibayar oleh jemaah serta nilai manfaat yang dialokasikan dari hasil pengelolaan dana tersebut.
Melansir siaran pers Kementerian Agama, BPIH rata-rata per jemaah haji reguler ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79 untuk tahun 1446 H/2025 M. Dari total BPIH, jemaah haji hanya perlu membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78, atau sekitar 62% dari total biaya. Sisanya, sebesar Rp33.978.508,01, ditutupi dari Nilai Manfaat.
Bipih yang dibayarkan jemaah digunakan untuk berbagai keperluan meliputi pembiayaan penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, serta kebutuhan hidup selama pelaksanaan ibadah haji. Komponen pembiayaan dari nilai manfaat juga mencakup subsidi untuk berbagai layanan yang mendukung kelancaran ibadah.
Sebagai informasi, Indonesia mendapatkan total kuota haji sebanyak 221.000 orang di tahun 2025 ini. Dari jumlah tersebut, 201.063 dialokasikan untuk jemaah haji reguler, 1.572 untuk petugas haji daerah, dan 685 untuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Selain itu, terdapat 17.680 kuota bagi jemaah haji khusus.
Baca Juga: Makkah, Indeks Kepuasan Haji Tertinggi Menurut Lokasi Ibadah
