Indonesia Masuk Jajaran 10 Negara yang Warganya Sulit Beli Rumah

BestBrokers mencatat harga rumah per meter persegi di Indonesia setara dengan 48,35% dari gaji tahunan penduduk.

10 Negara yang Penduduknya Paling Sulit Beli Rumah

Sumber: BestBrokers
GoodStats

Memiliki hunian yang nyaman ditinggali bersama keluarga tentu menjadi impian bagi setiap orang. Namun sayangnya, mimpi ini agak sulit diwujudkan bagi warga Indonesia, terlebih bagi mereka yang tidak membawa warisan dari orang tua. Apa alasannya?

Riset BestBrokers pada tahun 2024 mengungkap bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-4 negara yang warganya sulit untuk membeli rumah. Pengukuran sederhana dilakukan dengan cara membandingkan harga rumah per meter persegi dengan rerata pendapatan tahunan per kapita di suatu negara.

Indonesia tercatat memiliki rasio 48,35%, yang bisa dimaknai bahwa harga rumah per meter persegi di Indonesia setara dengan 48,35% dari gaji tahunan penduduknya. Angka yang terbilang cukup berat dan butuh waktu lama untuk sekadar memiliki rumah seluas 100 meter persegi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri pernah mengamini bahwa warga Indonesia memang memiliki kendala dalam kepemilikan rumah, terlebih bagi generasi muda.

“Mereka butuh tapi tidak mampu karena harga rumahnya lebih tinggi dibanding purchasing power mereka,” ungkapnya pada 2022 lalu.

Selain Indonesia, dalam daftar ini Turki menempati posisi teratas dengan rasio 81,45%, diikuti oleh Nepal (59,04%) dan India (49,86%). Sementara itu, negara lain seperti Korea Selatan (38,71%) dan Brasil (28,1%) juga masuk dalam jajaran 10 besar.

Janji 3 Juta Rumah Prabowo

Dalam upaya mengatasi krisis kepemilikan rumah, pemerintah saat ini tengah menyiapkan program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun. Kebijakan ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan.

Janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024 mencakup pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan. Namun, di tengah ambisi besar tersebut, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) justru mengalami pemangkasan dari Rp3,66 triliun menjadi Rp1,61 triliun akibat kebijakan efisiensi.

Menteri PKP Maruarar Sirait tetap optimistis bahwa program ini bisa berjalan meski dengan keterbatasan anggaran.

“Tentu ini (pemangkasan anggaran) tetap membuat kami semangat dan harus kreatif. Kreatif membuat program sesuai arahan Presiden Prabowo untuk 3 juta rumah selama satu tahun, baik yang dibangun maupun direnovasi,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Kamis (6/2/2025).

Baca Juga: Targetkan 220 Ribu Unit Pada 2025, Ini Tren Realisasi Rumah FLPP 2024

Terima kasih telah membaca sampai di sini

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook