Di Indonesia, ada dua penilaian dalam aspek gender kehidupan bermasyarakatnya yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara IDG menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik.
Melansir BPS Provinsi Papua Barat, pada data tahun 2023 di Papua Barat sebanyak 7 kabupaten dan kota memiliki kenaikan nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Sementara itu, 6 lainnya mengalami penurunan.
Dalam data tersebut, masih banyak nilai IDG yang perlu ditingkatkan, terutama di wilayah Pegunungan Arfak. Hal yang perlu diperhatikan pula adalah wilayah lain yang juga mengalami penurunan pada tahun 2023 seperti wilayah Fakfak, Teluk Bintuni, Sorong, Maybrat, dan Manokwari Selatan.
Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sangat penting untuk melihat kesejahteraan perempuan dengan laki-laki, karena masih banyak ketimpangan dalam keberpihakkan pada perempuan di Indonesia.
Asisten Deputi Bidang Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Iip Ilham Firman menyebut bahwa dalam menghadapi hal tersebut terdapat banyak tantangan serta kendala yang tak mudah.
“Kendala kultural, struktural, dan fungsional yang menghadang secara bersamaan dengan proses aktivitas laki-laki dan perempuan,” tambah Iip Ilham pada Senin (22/7) yang dimuat di KemenPPA.
Hal tersebut disampaikan Iip Ilham pada kegiatan Bimbingan Teknik Kepemimpinan Perempuan Pedesaan Kemen PPPA pada Senin (22/7).
“Kendatipun mengalami peningkatan namun pencapaian IPG di Indonesia masih berada dibawah target yang ditetapkan yaitu 92,00. Sedangkan untuk IDG masih banyak daerah yang dibawah dari angka nasional,” katanya.
Baca Juga: Potensi Pencapaian Target SDG Melalui Perbaikan Indeks Kesetaraan Gender Indonesia
