Pendidikan di Indonesia hingga kini masih harus menjadi perhatian pemerintah agar terus mengalami perbaikan, terutama untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Salah satu masalah dalam sektor pendidikan adalah ketimpangan pendidikan di wilayah perkotaan dan perdesaan yang masih tinggi.
Hal ini juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, terutama terkait ketimpangan infrastruktur pendidikan. Mengutip dari Kompas.com, Jokowi mengingatkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim untuk melaksanakan tugasnya dan menghapus ketimpangan pendidikan.
"Saya bandingkan dengan SMK yang ada di kota, memang gap-nya sarana prasarana sangat jauh berbeda, dan itu tugasnya menteri pendidikan," tutur Jokowi pada peringatan Hari Guru dan HUT ke-78 PGRI di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023 menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi.
Berdasarkan data tentang tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas di desa dan kota, masih terdapat 5,11% penduduk desa yang tidak/belum pernah sekolah dan sebanyak 12,39% tidak menamatkan pendidikan SD.
Sementara itu, angka penduduk yang tidak/belum pernah sekolah di wilayah perkotaan hanya 1,93% dan penduduk yang tidak tamat SD adalah 6,62%.
Pada perkotaan, terdapat 49,16% penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan SMA/sederajat. Akan tetapi, penduduk desa yang menamatkan jenjang pendidikan SMA/sederajat hanya sebesar 27,98%.
Data menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di perdesaan hanya menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang SD, yakni sebesar 31,13%.
