Sektor energi memainkan peran krusial bagi ekonomi suatu negara. Di Indonesia, terdapat beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam sektor energi seperti PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Perusahaan Listrik Negara.
Agar BUMN sektor energi dapat berjalan efektif dan menghasilkan keuntungan yang maksimal, tentunya diperlukan orang-orang dengan kompetensi khusus di bidangnya untuk mengisi setiap posisi, mulai dari level pegawai hingga komisaris.
Namun nyatanya, Transparency International Indonesia (TII) melalui risetnya yang bertajuk Komisaris Rasa Politisi: Perjamuan Kuasa di BUMN menemukan bahwa komisaris BUMN sektor energi didominasi oleh orang-orang yang berlatar belakang sebagai birokrat dan politisi. Padahal komisaris memiliki fungsi penting dalam mengawasi kebijakan perusahaan dan memberikan input strategis mengenai arah perusahaan.
Penelitian ini dilakukan terhadap 19 sampel BUMN sektor energi, baik holding maupun sub-holding. Data dikumpulkan dan diolah melalui metode crawling data oleh AI yang bersumber dari situs resmi perusahaan dan laporan tahunan, kemudian dicek ulang secara manual oleh ahli.
Penelitian menunjukkan sebanyak 40,5% komisaris BUMN sektor energi memiliki latar belakang sebagai politisi, yang mana kompetensinya dalam sektor energi diragukan karena mereka lebih sering bekerja dan berkecimpung dalam dunia politik.
Selain itu, birokrat atau orang-orang yang bertugas dalam hal administrasi negara juga merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN sektor energi sebanyak 25,9%.
Sedangkan profesional yang jelas memiliki kompetensi dalam bidang usaha dan energi justru jumlahnya hanya sekitar 13,8% di jajaran komisaris BUMN di sektor energi.
Lebih lanjut, TNI/Militer (8,6%), Aparat Penegak Hukum (7,8%), akademisi (1,7%), dan mantan pejabat negara (0,9%) turut menduduki jabatan komisaris BUMN di sektor energi.
Baca Juga: Bukan Profesional, Jabatan Komisaris BUMN 2025 Didominasi Birokrat dan Politisi
Sumber:
https://www.youtube.com/watch?v=9Sbk51s45Oo
