Otorita IKN Dipagu Rp6,7 Triliun dalam RAPBN 2027

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2027, pemerintah memproyeksikan adanya pertumbuhan pada pagu pendanaan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada postur rancangan keuangan tahun mendatang, alokasi belanja Otorita IKN ditargetkan menyentuh angka Rp6.720,3 miliar. Nominal tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,3% apabila dibandingkan dengan APBN 2026 yang sebelumnya senilai Rp6.262 miliar.

Menurut programnya, program pengembangan kawasan strategis mendominasi porsi pengeluaran lembaga ini secara keseluruhan. Pemerintah merencanakan kucuran dana untuk program krusial tersebut melonjak hingga mencapai Rp6.128,3 miliar dalam RAPBN 2027.

Baca Juga: IKN Mau Jadi Destinasi Wisata Alam, Bukan Cuma Pusat Pemerintahan

Angka ini mengambil porsi hingga 91,2% dari total keseluruhan rancangan pagu kelembagaan. Jika disandingkan dengan pendanaan pada tahun berjalan yang hanya senilai Rp5.618 miliar, anggaran Otorita IKN khusus untuk pengembangan kawasan ini terhitung tumbuh dengan persentase 9,1%.

Sebaliknya, dana sebesar Rp592 miliar akan dialirkan untuk menyokong program dukungan manajemen. Porsi yang hanya mencakup 8,8% dari total rancangan keuangan lembaga ini justru mengalami penurunan sebesar 8,1% dari APBN 2026 yang nilainya Rp644,1 miliar.

Dinamika postur ini menandakan bahwa Otorita IKN tampaknya jauh lebih mengutamakan akselerasi pengembangan fisik di IKN ketimbang urusan dukungan manajerial internal, dibuktikan dengan mendominasinya kucuran dana untuk pengembangan strategis, sementara operasional manajemen justru mengalami pemangkasan.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto menilai bahwa pertumbuhan rancangan pagu ini belum mampu mengakomodasi seluruh beban kerja lembaganya.

Menurut kalkulasinya, total kebutuhan riil anggaran untuk pembangunan IKN pada tahun 2027 diperkirakan menembus angka Rp22,5 triliun. Dengan ini, pihaknya telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp15,8 triliun kepada Kementerian Keuangan (Keuangan) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Dari total kebutuhan anggaran Otorita IKN tahun anggaran 2027 sebesar Rp 22,5 triliun, yang dialokasikan dalam pagu indikatif baru Rp 6,7 triliun. Sehingga masih terdapat kekurangan kebutuhan anggaran sebesar Rp15,8 triliun," tuturnya dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/8/2026).

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, fokus pemanfaatan anggaran Otorita IKN akan dititikberatkan pada percepatan penyelesaian fisik gedung-gedung esensial di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pembangunan ini mencakup penyelesaian kompleks perkantoran eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga penyediaan hunian vertikal yang layak bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan, dana tersebut juga akan dimaksimalkan untuk memperkuat konektivitas infrastruktur, baik secara internal maupun eksternal. Sederet pekerjaan fisik yang akan segera dirampungkan meliputi penyelesaian jaringan jalan di area KIPP 1B, 1C, dan Wilayah Pengembangan 2, serta optimalisasi ruas jalan pendukung di kawasan KIPP 1A.

Baca Juga: 42% Anak Muda Tolak Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing