Penilaian Publik RI terhadap Upaya Pemerintah dalam Atasi Pengangguran 2026

Pengangguran masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ketersediaan lapangan kerja yang memadai diperlukan untuk menampung angkatan kerja, terutama generasi muda yang baru lulus menempuh pendidikan dan mulai memasuki pasar kerja. Selain jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan dan kepastian memperoleh penghasilan juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Baca Juga: Di Balik 1,03 Juta Sarjana Menganggur: Ketika Ijazah Tak Lagi Jadi Jaminan

Pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Penilaian publik menjadi salah satu cara untuk melihat sejauh mana upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran dinilai efektif.

Berdasarkan laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada 2026, mayoritas responden menilai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja belum berjalan efektif.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 38% responden menilai upaya pemerintah tersebut buruk. Sementara itu, 24% lainnya memberikan penilaian sangat buruk. Jika digabungkan, sebanyak 62% responden memberikan penilaian negatif terhadap kebijakan ketenagakerjaan pemerintah.

Di sisi lain, 23% responden menilai upaya pemerintah sudah cukup. Adapun penilaian positif diberikan oleh 14% responden, yang terdiri atas 9% responden dengan penilaian baik dan 5% dengan penilaian sangat baik. Angka tersebut menunjukkan bahwa proporsi responden yang memberikan penilaian negatif jauh lebih besar dibandingkan mereka yang menilai positif.

Survei ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pengumpulan data dilakukan pada 15 September-9 Oktober 2026. Survei masyarakat umum melibatkan 1.142 responden dari berbagai provinsi di Indonesia dengan metode non-probability sampling melalui Meta Ads. Data kemudian diberi pembobotan atau weighting untuk menyesuaikan komposisi sampel dengan karakteristik populasi yang menjadi acuan.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan lapangan kerja masih menjadi perhatian masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Besarnya penilaian negatif juga menjadi catatan bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata, tidak hanya melalui program yang dijalankan, tetapi juga melalui terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas.

Baca Juga: Provinsi Paling Minim Pengangguran

Sumber:

https://celios.co.id/rapor-2-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran/