Presiden RI Prabowo Subianto mengakui bahwa perilaku korupsi masih ada di Indonesia. Ia menegaskan bahwa hal ini merupakan fakta sehingga tidak perlu disembunyikan.
“Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita, ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi," ucapnya pada pada pidato Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa praktik korupsi bukan hanya persoalan segelintir individu, melainkan masalah sistemik yang merata di berbagai instansi. Data penindakan kasus korupsi yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung informasi ini.
Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 19 Agustus 2025, instansi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak selama dua dekade terakhir adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) dengan total sebanyak 649 kasus korupsi yang ditindak.
Pada posisi kedua, menyusul kementerian serta lembaga yang ada di Indonesia dengan jumlah tindak pidana korupsi sebesar 521 kasus.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) berada pada urutan berikutnya. Dengan angka sebanyak 224 kasus, Pemprov menjadi instansi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak nomor tiga pada dua dekade terakhir.
Selanjutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menduduki peringkat keempat total kasus yang ditindak sejumlah 194 kasus.
Urutan kelima ditempati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan jumlah tindak pidana selama dua dekade terakhir berjumlah 87 kasus korupsi.
Sedangkan, komisi yang ada di Indonesia menjadi instansi dengan jumlah kasus korupsi tersedikit pada dua dekade terakhir, yaitu sebanyak 31 kasus saja.
Dengan ini, total kasus korupsi di Indonesia yang ditindak selama dua dekade terakhir berjumlah 1.706 kasus.
Meski angka tersebut adalah kuantitas yang tercatat, realitanya tentu masih ada kasus yang belum ditampakkan. Berdasarkan survei yang dirilis oleh GoodStats bertajuk Survei Indeks Optimisme 2025, sebanyak 60,1% publik merasa pesimis akan transparansi dan akuntabilitas terhadap pemerintahan.
Kondisi ini menandakan perlunya perbaikan sistem pengawasan internal serta komitmen kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk menekan praktik korupsi. Tanpa langkah serius, korupsi berpotensi terus menggerogoti birokrasi dan memperlemah kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Baca Juga: Indeks Optimisme Politik Rendah, Pemerintah Perlu Benahi Masalah Korupsi
Sumber:
https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2
https://news.detik.com/berita/d-8062192/prabowo-akui-masih-ada-korupsi-di-setiap-institusi?page=2
https://goodstats.id/publication/indeks-optimisme-2025-X2xNZ
