Pemerintah menetapkan kenaikan pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Tahun lalu, lembaga yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini hanya mendapatkan pagu sebesar Rp71 triliun. Setelah terealisasi Rp51,5 triliun, pemerintah menaikan anggaran untuk MBG hingga 4 kali lipat pada tahun 2026, yaitu menyentuh Rp268 triliun.
Baca Juga: 10 Topik Liputan Paling Sering Diswasensor, MBG Tertinggi!
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 Tentang APBN 2026, porsi terbesar anggaran untuk MBG didukung oleh anggaran fungsi pendidikan, dengan jumlah Rp223,6 triliun atau setara dengan 83,4%.
Tidak hanya bersumber dari fungsi pendidikan, dukungan anggaran untuk keberlanjutan program MBG pada 2026 juga berasal dari fungsi kesehatan dan ekonomi. Fungsi kesehatan menyumbang Rp24,7 triliun atau sama dengan 9,2% dari total pagu BGN, sementara fungsi ekonomi dialokasikan sebesar Rp19,7 triliun atau setara 7,4%.
Dari bidang pendidikan sendiri, total pagu yang dijatuhi sebesar Rp769,1 triliun. Dengan ini, MBG menjadi salah satu pengeluaran terbesar belanja negara dari bidang pendidikan dengan proporsi 29%.
Angka ini bahkan hampir menyaingi dana yang dijatuhi untuk fungsi pendidikan itu sendiri, yaitu transfer pendidikan ke daerah dengan alokasi Rp264,6 triliun.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hanya mendapat jatah Rp56,7 triliun, tak jauh berbeda dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang mendapat pagu Rp61,9 triliun.
Meski disinyalir meraup dana dari anggaran pendidikan, pemerintah menegaskan bahwa MBG sama sekali tidak memotong pagu program pendidikan yang telah ada.
Sekretaris Kabinet (Setkab) Republik Indonesia (RI), Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga program tersebut tidak mengganggu jatah anggaran pendidikan yang jalannya beriringan.
"Semua hal itu, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan,” ucapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia, dengan Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak. Tercatat sekitar 45,1 juta penerima berasal dari kawasan ini.
Di posisi berikutnya, Sumatra juga mencatatkan jumlah penerima yang cukup besar, yaitu 18,8 juta orang. Sementara itu, wilayah lain memiliki jumlah penerima di bawah 10 juta orang, meliputi Sulawesi (6,2 juta), Kalimantan (5,2 juta), Bali dan Nusa Tenggara (5,1 juta), serta Maluku dan Papua yang menjadi wilayah dengan penerima paling sedikit, yaitu sekitar 2,4 juta orang.
Baca Juga: Jumlah Penerima MBG Tembus 59 Juta Awal 2026
Sumber:
https://jdih.kemenkoinfra.go.id/perpres-no-118-tahun-2025
