Praktik swasensor menjadi bagian yang sering tak terlihat dalam proses jurnalistik, terutama ketika topik yang dibahas berkaitan dengan isu publik yang sensitif. Dalam berbagai konteks, jurnalis kerap menimbang risiko sosial, politik, maupun profesionalitas sebelum menyampaikan informasi secara terbuka. Kehati-hatian ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal, tetapi juga oleh persepsi risiko yang dirasakan individu.
Baca Juga: Potret Hambatan Liputan Jurnalis pada Tahun Pertama Prabowo-Gibran
Berdasarkan laporan Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 yang diterbitkan Yayasan Tifa bersama Konsorsium Jurnalis Aman dan Populix, terdapat sejumlah topik yang paling sering dihindari atau dibatasi dalam proses penulisan. Laporan ini melibatkan 523 jurnalis di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa sensitivitas isu tertentu masih memengaruhi keberanian individu dalam menyampaikan informasi secara terbuka.
Isu terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati posisi teratas sebagai topik yang paling sering diswasensor, dengan persentase mencapai 58%. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa program yang berkaitan dengan kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat cenderung diperlakukan secara hati-hati dalam proses penulisan atau pelaporan.
Di posisi kedua, Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi topik yang juga cukup sering dibatasi, dengan 52% responden mengaku melakukan swasensor. Sementara itu, isu kriminalitas berada di peringkat ketiga dengan 49%. Diikuti isu pemerintahan, korupsi, dan birokrasi sebesar 40%, yang menunjukkan bahwa tema terkait kekuasaan dan tata kelola publik masih menjadi area yang rentan untuk disensor secara mandiri.
Demonstrasi dan aksi massa serta isu keamanan atau konflik masing-masing mencatat angka 37%, memperlihatkan kehati-hatian tinggi dalam membahas dinamika sosial dan politik. Isu agama atau kepercayaan (33%), agraria atau pertanahan (32%), serta lingkungan, energi, dan pertambangan (31%) juga termasuk topik yang relatif sering dibatasi. Di posisi kesepuluh, topik politik dan pemilu berada pada angka 28%.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa praktik swasensor paling banyak dipicu oleh kekhawatiran terhadap dampak hukum dan keamanan pribadi, termasuk potensi pelaporan menggunakan regulasi seperti UU ITE.
Project Officer Jurnalisme Aman di Yayasan Tifa, Arie Mega, dalam peluncuran IKJ pada Senin (9/2/2026), menyatakan bahwa banyak jurnalis membatasi diri bukan karena tidak memahami isu yang penting bagi publik, melainkan sebagai upaya bertahan di tengah sistem yang menekan.
Baca Juga: 549 Jurnalis Terkena PHK Sepanjang 2025
Sumber:
www.tifafoundation.id/Media-IKJ2025
