Presiden RI Prabowo Subianto sempat membuat heboh publik ketika mengumumkan anggota kabinetnya yang berjumlah 48 kementerian, jadi yang tergemuk sejak era orde baru. Kabinet Merah Putih yang diumumkan pertama kali di Istana Merdeka pada Minggu (20/10/2024) lalu ini beranggotakan 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 59 wakil menteri yang akan membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jumlahnya yang besar ini memancing ragam opini dari masyarakat. Besarnya anggota kabinet ini berarti semakin banyak sektor yang terjangkau, dan dengan semakin banyak otak-otak cerdas yang berkumpul, program yang dijalankan diharapkan bisa tepat sasaran.
Meski begitu, terlalu banyak anggota bisa mengakibatkan tanggung jawab yang saling tumpang tindih, yang pada akhirnya berujung pada inefisiensi pelaksanaan tugas. Koordinasi antaranggota kabinet pun menjadi semakin sulit. Tanpa adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, jumlah kementerian yang terlalu banyak malah bisa menjadi boomerang bagi pemerintah.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah pada 20-28 Januari 2025. Margin of error survei di angka 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei ini bertujuan mengukur persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, salah satunya menyangkut besarnya anggota kabinet yang saat ini bertugas.
Menurut survei tersebut, sebanyak 51,7% responden tercatat setuju dengan pendapat bahwa jumlah kementerian di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terlalu banyak. Bahkan, 7% responden tercatat sangat setuju. Meski begitu, 30,7% responden mengaku kurang setuju dengan pernyataan tersebut dan ada 4% yang tercatat tidak setuju sama sekali, mencerminkan perbedaan pendapat yang cukup kentara di kalangan masyarakat.
Sebuah riset pernah dilakukan oleh Guru Besar UGM, Mesta Toha, terkait jumlah ideal kementerian di pemerintahan Prabowo. Hasilnya, jumlah ideal ada di angka 22-24 kementerian. Namun kembali, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, menekankan jumlah ideal di setiap pemerintahan akan sangat bergantung pada pemimpinnya, dalam hal ini presiden dan wakil presiden. Bagaimana mereka memimpin akan memengaruhi jumlah kementerian yang ideal.
Baca Juga: 26% Jurnalis Sarankan Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Segera
