Rumah Layak Huni di Indonesia Naik Jadi 70%, Ini 10 Provinsi Teratas

Memiliki rumah belum tentu berarti sebuah rumah tangga telah menempati hunian yang layak. Kelayakan tempat tinggal juga ditentukan oleh kondisi bangunan, luas ruang yang tersedia, serta akses terhadap air minum dan sanitasi. Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting dalam melihat kualitas hunian masyarakat di Indonesia.

Kabar baiknya, akses masyarakat terhadap rumah layak huni terus mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni mencapai 70,30% pada 2026. Angka ini naik 1,90 poin persentase dibandingkan 2025 yang sebesar 68,40%.

Baca Juga: DI Yogyakarta Jadi Provinsi dengan Standar Rumah Paling Layak pada 2025

Rumah layak huni dalam data BPS tidak hanya dilihat dari kondisi bangunannya. Ada empat komponen yang menjadi penilaian, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak. Keempatnya menjadi bagian dalam menentukan apakah sebuah rumah tangga memiliki akses terhadap hunian yang layak.

Jika dilihat berdasarkan provinsi, DI Yogyakarta menjadi wilayah dengan persentase rumah layak huni tertinggi pada 2026. Sebanyak 89,13% rumah tangga di provinsi tersebut tercatat memiliki akses terhadap rumah layak huni.

Bali menyusul di posisi kedua dengan persentase 86,71%. Berikutnya ada Sulawesi Tenggara dengan 81,64% dan Riau dengan 81,60%. Selisih keduanya hanya 0,04 poin persentase.

Sulawesi Selatan berada di urutan kelima dengan 80,65%, kemudian Sulawesi Utara sebesar 79,72%. Kemudian disusul Provinsi Gorontalo dengan 79,65%. Sementara itu Kalimantan Timur menempati posisi kedelapan dengan 79,50%. Dua posisi terakhir dalam daftar 10 besar ditempati Jawa Timur dengan 78,58 dan Sumatra Utara sebesar 78,45%.

Tingginya capaian di sejumlah daerah tersebut sejalan dengan kondisi komponen penyusun rumah layak huni secara nasional. Pada 2026, 94,66% rumah tangga telah memenuhi kriteria kecukupan luas lantai, menjadi capaian tertinggi di antara empat komponen. Berikutnya, akses terhadap air minum layak mencapai 93,22%, ketahanan bangunan 87,10%, dan akses sanitasi layak 85,37%.

Perbaikan pada seluruh komponen tersebut turut mendorong peningkatan capaian rumah layak huni secara nasional. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, perbaikan indikator rumah layak huni terlihat pada seluruh komponen penyusunnya.

“Perbaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kondisi perumahan. Namun, kita juga perlu melihat lebih jauh apa yang masih menjadi persoalan,” ujarnya mengutip IDN Times (16/8/2026).

Meski capaian nasional terus meningkat, pemerataan kualitas hunian masih menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan. BPS mencatat seluruh provinsi, kecuali Papua Pegunungan, mengalami peningkatan akses rumah layak huni pada 2025–2026. Artinya, perbaikan telah terjadi di sebagian besar wilayah, tetapi kesenjangan capaian antarprovinsi masih menunjukkan bahwa akses terhadap hunian yang memenuhi standar belum sepenuhnya merata.

Baca Juga: Ramai Dibahas, Ada Metode Apa di Balik Desil Kesejahteraan Kita?

Sumber:

https://www.bps.go.id/id/publication/2026/08/31/777a9ca5c6cfd2a1d8626198/statistik-perumahan-2026.html