Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Riau menjadi provinsi di Sumatra dengan jumlah perusahaan kehutanan terbanyak, mencapai 51 perusahaan.
Secara umum terdapat dua jenis perusahaan kehutanan, yakni perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan (HPHT) yang mencakup perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan tanaman yang terdiri dari perusahaan HTI, Perum Perhutani, dan perusahaan lainnya serta perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang memegang PBPH untuk memanfaatkan hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam).
Baca Juga: Sentimen Media Online terhadap Bencana Sumatra 2025
Riau memiliki 49 perusahaan HPHT dan 2 perusahaan HPH, tertinggi dibanding provinsi lain.
Di urutan kedua, Jambi mencatatkan 18 perusahaan HPHT dan 3 perusahaan HPH, disusul Sumatra Selatan dengan 19 perusahaan HPHT.
Di peringkat berikutnya, Sumatra Utara memiliki 11 perusahaan HPHT dan 5 perusahaan HPH, diikuti Kepulauan Bangka Belitung dengan 9 perusahaan HPHT, Sumatra Barat dengan 4 perusahaan HPHT dan 3 perusahaan HPH, serta Aceh dengan 5 perusahaan HPHT.
Adapun Lampung memiliki 3 perusahaan HPHT, Bengkulu memiliki 2 perusahaan HPH, dan Kepulauan Riau menjadi satu-satunya provinsi di Sumatra yang tidak memiliki perusahaan kehutanan sama sekali. Alih-alih, Kepulauan Riau memiliki 2 perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).
Secara nasional, terdapat 370 perusahaan HPHT dan 256 perusahaan HPH. Riau turut menjadi provinsi dengan jumlah perusahaan HPHT terbanyak, sedangkan beberapa provinsi tercatat tidak memiliki perusahaan HPHT, mulai dari Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Bali, Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Sedangkan provinsi dengan perusahaan HPH terbanyak berada di Kalimantan Timur, mencapai 64 perusahaan. Secara nasional, hanya 19 provinsi yang memiliki perusahaan HPH.
Baca Juga: 68 Ribu Ha Hutan Sumatra Dipakai untuk Tambang pada 2024
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/05/eea3c6427b4e6fb64b50954f/direktori-perusahaan-kehutanan-2025.html
