Pengeluaran konsumsi pemerintahan umum di Indonesia menunjukkan pola yang menarik antara tahun 2018 hingga 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai pengeluaran ini mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2021.
Pada tahun 2018, pengeluaran konsumsi pemerintah tercatat sebesar Rp1.339 triliun, dan terus meningkat hingga mencapai Rp1.570 triliun pada tahun 2021. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan investasi infrastruktur.
Namun, pada tahun 2022, terjadi kontraksi dalam pengeluaran konsumsi pemerintahan umum sebesar 4,13% (year-on-year), dengan total nilai mencapai Rp1.505 triliun. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 yang sebelumnya menjadi fokus utama pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pemerintah dapat berfluktuasi tergantung pada kebutuhan mendesak yang muncul di masyarakat.
Memasuki tahun 2023, pengeluaran konsumsi pemerintah kembali meningkat menjadi Rp1.556 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 3,36% secara tahunan. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh belanja persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, yang telah mulai dianggarkan dan dibelanjakan pada tahun tersebut.
Dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2023, juga terungkap bahwa belanja barang mengalami pertumbuhan sebesar 1,54% (y-on-y). Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh tahapan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 serta instruksi Presiden terkait percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah di berbagai provinsi.
Secara keseluruhan, analisis ini menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang responsif terhadap situasi dan kebutuhan masyarakat, serta perlunya perencanaan yang matang untuk memastikan pengeluaran pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Masa Depan Efektivitas Pemerintahan dan Pengendalian Korupsi di Era Prabowo
