Efektivitas pemerintahan telah terbukti sebagai elemen penting dalam upaya pengendalian korupsi. Berdasarkan data World Bank terkait Worldwide Governance Indicators, terdapat peningkatan signifikan dalam indeks dimensi efektivitas pemerintahan (government effectiveness) di Indonesia dari 51,4% pada tahun 2014 menjadi 59% pada tahun 2018.
Peningkatan ini diiringi dengan kenaikan indeks pengendalian korupsi (control of corruption) dari 32,2% pada 2014 menjadi 44,3% pada 2018. Data ini menunjukkan hubungan positif antara efektivitas pemerintahan dan keberhasilan dalam pengendalian korupsi.
Pada tahun 2017, efektivitas pemerintahan mencapai 53,3%, dan indeks pengendalian korupsi melonjak menjadi 45,2%. Namun, pada tahun 2015 terdapat anomali, yakni indeks efektivitas menurun menjadi 42,9%, sementara pengendalian korupsi justru meningkat menjadi 36,7%. Hal ini menunjukkan bahwa selain efektivitas pemerintahan, faktor lain seperti reformasi kebijakan dan penegakan hukum juga berperan dalam keberhasilan pengendalian korupsi.
Di era pemerintahan baru oleh Presiden Prabowo Subianto, efektivitas pemerintahan menjadi sorotan penting, terutama dengan banyaknya kementerian dalam pembentukan kabinet. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga agar birokrasi yang lebih besar ini tetap efisien dan tidak memicu tumpang tindih kebijakan. Mekanisme pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas pemerintahan meskipun birokrasi semakin kompleks.
“Kalau mau kabinetnya gemuk mekanisme pengambilan keputusannya itu yang harus diperbaiki di mana Menko Saya rasa itu harus punya peran penting ya, selama ini saya belum melihat peran Menko itu mengkoordinasikan menteri-menteri yang ada di bawahnya gitu, jadi kecenderungannya Menko jalan sendiri Kementerian di bawahnya jalan sendiri nah jadi mesti diatur itu.” papar Ekonom Senior INDEF, Aviliani dalam wawancara bersama Closing Bell CNBC Indonesia (11/10).
Disisi lain, Nafis Dwi Kartiko juga menegaskan dalam hasil penelitiannya, bahwa pemerintah yang responsif dan efisien dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik mampu menciptakan kondisi yang stabil secara politik.
Di era pemerintahan presiden baru, Prabowo Subianto, diharapkan ada peningkatan dalam efektivitas pemerintahan yang berdampak positif pada pengendalian korupsi. Meski demikian, banyaknya kementerian di pemerintahan baru menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pemerintahan yang telah dicapai dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
Baca Juga: Kabinet Prabowo-Gibran: 48 Kementerian, Terbanyak Sejak Era Orde Baru
