Kabinet Prabowo-Gibran telah menyelesaikan 100 hari pertama masa pemerintahannya. Periode ini sering dijadikan titik awal untuk menakar arah kebijakan, kejelasan visi, serta konsistensi antara janji kampanye dan implementasi kebijakan. Bagi akademisi, pengamat kebijakan publik, maupun masyarakat umum, 100 hari adalah waktu yang cukup untuk melihat sinyal awal performa pemerintahan ke depan.
Sebagai negara demokrasi, persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah menjadi salah satu tolok ukur penting. Tak hanya sebagai bentuk partisipasi warga, tetapi juga sebagai bahan refleksi bagi pembuat kebijakan dalam merespons ekspektasi publik secara proporsional.
Populix dalam laporannya bertajuk Persepsi Publik terhadap 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran mengungkap bahwa 42% responden merasa arah kebijakan kabinet cukup jelas. Survei ini dilakukan terhadap 1.000 responden aktif media sosial, termasuk pengguna TikTok, Instagram, dan X (Twitter), selama periode evaluasi kinerja 100 hari pertama.
Namun, hasil ini menunjukkan perbedaan persepsi yang cukup signifikan antar platform. Pengguna X (Twitter) lebih kritis, dengan 63% responden menyatakan arah kebijakan belum jelas. Sebaliknya, pengguna TikTok dan Instagram cenderung lebih positif dengan persentase masing-masing 87% dan 75% menyatakan bahwa arah kebijakan kabinet sudah cukup jelas. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa persepsi publik sangat dipengaruhi oleh karakter dan pola konsumsi informasi di tiap platform.
Tanggapan dari kalangan akademisi pun tak kalah penting. Dr. Mada Sukmajati, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, menyoroti belum jelasnya implementasi program-program prioritas pemerintah. Ia menekankan bahwa janji-janji dalam Asta Cita atau delapan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran belum terealisasi secara konkret.
“Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan cepat, seharusnya dalam 100 hari ini desainnya sudah jelas. Tapi kenyataannya implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya,” tegas Mada dilansir dari laman resmi UGM.
Survei ini sekaligus menjadi catatan penting bahwa komunikasi kebijakan masih menjadi tantangan utama di awal pemerintahan. Meskipun beberapa program telah dicanangkan, kejelasan roadmap, transparansi mekanisme, dan partisipasi publik masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi.
