Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar bangsa Indonesia yang masih belum jelas solusinya hingga saat ini. Tindakan korupsi telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan juga masyarakat.
Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis laporan terkait tren korupsi di Indonesia pada tahun 2023. Berdasarkan laporan tersebut, aksi korupsi di sektor desa menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan sektor lainnya.
Korupsi di sektor desa terus konsisten menduduki peringkat pertama sejak tahun 2019. Pada tahun 2023, kasus korupsi di sektor desa tercatat sebanyak 187 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 155 kasus.
Lebih lanjut, ICW menuturkan bahwa angka tersebut memang relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah desa di seluruh Indonesia. Namun, jumlah tersebut masih berupa fenomena gunung es, di mana kasus-kasus lainnya mungkin belum terungkap oleh aparat penegak hukum.
Selanjutnya, sektor pemerintahan tercatat memiliki sebanyak 108 kasus dengan potensi kerugian sebesar Rp630 miliar. Melihat angka tersebut, pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait pencegahan dan penanganan kasus korupsi di lingkungan pemerintah.
Pada urutan ketiga adalah sektor utilitas dengan jumlah 103 kasus. Sebanyak 51% kasus di sektor ini merupakan korupsi di subsektor pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan seterusnya.
Sektor perbankan mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 65 kasus di sektor perbankan, di mana angka tersebut mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Tidak hanya itu, sektor pendidikan juga menjadi salah satu yang terbanyak dengan jumlah 59 kasus pada tahun 2023. Korupsi di sektor pendidikan didominasi oleh program bantuan pendidikan yang meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain.
Pemberantasan korupsi di sektor-sektor rawan tersebut membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, badan legislatif, penegak hukum, dan masyarakat.
