Korupsi masih menjadi isu besar di Indonesia, menimbulkan dampak signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia Corruption Watch (ICW) berperan penting dalam mengawasi dan melaporkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di seluruh negeri. Dengan data yang mereka kumpulkan, ICW membantu mengidentifikasi tren dan pola korupsi di Indonesia.
Sejak tahun 2004, ICW secara konsisten menerbitkan laporan yang merinci tren korupsi di Indonesia. Laporan tahunan ini mencakup berbagai aspek, seperti jumlah kasus, tersangka, modus operandi, sektor yang terdampak, serta pemetaan wilayah berdasarkan tingkat korupsi. Dengan informasi yang terperinci ini, ICW memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi korupsi di Indonesia.
Pemantauan korupsi yang dilakukan oleh ICW bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai perkembangan korupsi dari tahun ke tahun. Mereka mengurai data berdasarkan berbagai variabel, termasuk kasus, jumlah tersangka, modus operandi, sektor, dan wilayah.
Laporan ICW tidak hanya menjadi alat pemantauan, tetapi juga dapat digunakan sebagai indikator komitmen pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi. Laporan ini menjadi acuan untuk mengevaluasi sejauh mana upaya pemberantasan korupsi dilakukan dan sejauh mana efektivitasnya dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia.
Provinsi Papua Pegunungan mencatat prestasi dengan tidak ada kasus korupsi yang terdeteksi. Provinsi Papua Tengah mengikuti dengan hanya satu kasus korupsi, Papua Selatan dengan dua kasus, dan Papua Barat Daya dengan empat kasus korupsi.
Kondisi minim korupsi di beberapa provinsi di Papua bisa menjadi indikator bahwa sistem keuangan di sana cukup baik. Namun, bisa juga mencerminkan kerumitan pemberantasan korupsi. Dilansir dari detik.com, Minhajuddin, alumni Hubungan Internasional Universitas Paramadina, menyoroti bahwa kuatnya solidaritas marga di Papua menjadi salah satu faktor yang menyulitkan upaya pemberantasan korupsi di wilayah ini.
Selain Papua, ada dua provinsi di Jawa yang juga masuk dalam daftar provinsi dengan kasus korupsi minimal, yakni DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Meski jumlah kasusnya relatif kecil, tingkat kerugian negara yang diakibatkan cukup signifikan.
DI Yogyakarta dengan tujuh kasus korupsinya mencatat kerugian negara sebesar Rp40,5 miliar. Sedangkan DKI Jakarta, dengan sepuluh kasus korupsi, menjadi provinsi dengan tingkat kerugian negara terbesar kedua di Indonesia, mencapai Rp1,5 triliun. Adapun provinsi dengan kerugian negara terbesar karena korupsi adalah Sulawesi Tenggara, dengan angka mencapai Rp5,7 triliun.
Melihat tren potensi kerugian negara yang masif pada tahun 2023 pemerintah dan DPR perlu serius dalam memperketat pengawasan atas pengelolaan keuangan negara. Aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan dan Kepolisian, wajib memastikan transparansi dalam penanganan kasus korupsi dan memberikan akses informasi yang jelas kepada publik. Upaya bersama ini diharapkan dapat menekan angka korupsi dan meminimalisir dampak negatifnya bagi bangsa.
Baca juga: 10 Provinsi dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia
