Akses terhadap hunian layak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Hal ini menjadi semakin relevan di daerah perkotaan seperti DKI Jakarta, di mana pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal yang tidak hanya tersedia, tetapi juga memenuhi standar kelayakan. Dengan demikian, hunian tidak sekadar berfungsi sebagai tempat berlindung, melainkan juga sebagai faktor yang memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan.
Baca Juga: Tantangan Pemukiman di Indonesia
Sejalan dengan pentingnya peran hunian tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan ukuran yang jelas untuk menentukan apakah suatu rumah tangga telah memiliki akses terhadap hunian layak atau belum.
Rumah tangga dikatakan memiliki hunian layak apabila memenuhi empat kriteria utama, yaitu kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (sufficient living space), memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak, serta memiliki ketahanan bangunan (durable housing). Ketahanan bangunan ini ditunjukkan melalui penggunaan material yang memadai, mulai dari atap, dinding, hingga lantai, sehingga dapat menjamin keamanan dan kenyamanan penghuni.
Berdasarkan data BPS DKI Jakarta tahun 2025, tingkat akses hunian layak di DKI Jakarta menunjukkan variasi antarwilayah. Jakarta Selatan tercatat sebagai wilayah dengan persentase tertinggi, yaitu sebesar 45,97%, kemudian diikuti oleh Jakarta Timur sebesar 44,9%.
Selanjutnya, capaian di Jakarta Barat berada pada angka 32,79% dan Jakarta Pusat sebesar 30,91%. Sementara itu, Jakarta Utara mencatat persentase sebesar 27%, dan Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan capaian terendah, yaitu sebesar 18,88%. Perbedaan angka ini memperlihatkan bahwa tingkat pemenuhan hunian layak belum merata di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Baca Juga: Target 350.000, Unit Bagaimana Progres Penyaluran Rumah Subsidi?
Sumber:
https://jakarta.bps.go.id/id/publication/2026/03/27/ff366465e97ea80852c3838d/perkembangan-indikator-sosial-provinsi-dki-jakarta-2016-2025.html