Anggaran Fungsi Pariwisata Tumbuh 88% dalam RAPBN 2027

Setelah mengalami penyusutan pada outlook 2026 yang besarnya Rp2,4 triliun, akan ada kenaikan pagu untuk fungsi pariwisata pada tahun 2027 jadi Rp4,6 triliun.

Shahibah A 18 September 2026 pukul 10.30

Perkembangan Anggaran Fungsi Pariwisata

(2022-2027)

Unduh

Unduh Gambar Unduh Data

Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2027 mencatatkan bahwa pemerintah telah menetapkan pagu anggaran untuk pos belanja fungsi pariwisata pada tahun mendatang, yaitu dicanangkan menyentuh angka Rp4,6 triliun.

Alokasi untuk sektor penggerak ekonomi kreatif ini tercatat mengalami lonjakan drastis sebesar 88,7% apabila dibandingkan dengan proyeksi outlook tahun 2026 yang angkanya sebesar Rp2,4 triliun.

Adapun dalam empat periode terakhir, dinamika realisasi anggaran pada sektor pariwisata menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif, diawali dengan pertumbuhan tipis lalu mengalami fase penyusutan yang cukup panjang.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022, serapan dana fungsi pariwisata ini berada menyentuh angka Rp4,1 triliun.

Memasuki tahun 2023, aliran dana operasional untuk fungsi ini sempat mengalami pertumbuhan sebesar 9,7%, sehingga realisasinya naik menjadi Rp4,5 triliun. Capaian ini sekaligus menjadikannya sebagai periode dengan serapan anggaran tertinggi untuk fungsi pariwisata dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Namun, tren positif tersebut tidak bertahan lama. Pada LKPP 2024, porsi pendanaannya mengalami penyusutan sebesar 14,1% menjadi Rp3,9 triliun. Penurunan ini kian terjadi pada LKPP 2025, dengan penurunan anggaran yang merosot hingga 30% dan hanya menyisakan realisasi sebesar Rp2,7 triliun.

Fase perlambatan ini diproyeksikan masih terus berlanjut pada outlook 2026. Di tahun berjalan ini, realisasi belanja untuk fungsi pariwisata diestimasikan kembali turun sebesar 10,3%.

Melalui kucuran dana yang kembali bertumbuh menjadi Rp4,6 triliun dalam RAPBN 2027 tersebut, pemerintah menaruh komitmen untuk membangkitkan sektor pariwisata, memajukan industri kreatif, serta memfasilitasi sarana olahraga nasional. Berikut adalah target output prioritas dari fungsi pariwisata pada tahun 2027:

Advokasi dan pendampingan peningkatan standardisasi dan sertifikasi usaha bidang pariwisata ditargetkan sebanyak 16 badan usaha.
Pendampingan dan advokasi peningkatan realisasi investasi pariwisata ditargetkan sebanyak 100 badan usaha.
Promosi dan pemasaran pariwisata nusantara ditargetkan sebanyak 29 promosi.
Fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif ditargetkan sebanyak 200 badan usaha.
Fasilitasi dan pembinaan masyarakat ditargetkan sebanyak 270 orang.
Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana olahraga ditargetkan sebanyak 27 unit.

Pengelolaan anggaran fungsi pariwisata ini nantinya akan diselenggarakan melalui beberapa instansi, meliputi Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing

Key Insights

Lonjakan anggaran pariwisata sebesar 88,7% pada RAPBN 2027 menjadi Rp4,6 triliun menunjukkan komitmen pemerintah untuk revitalisasi sektor ini setelah tren penurunan yang cukup panjang sejak 2023.
Meskipun ada fluktuasi, pagu anggaran 2027 yang mencapai Rp4,6 triliun hampir menyamai rekor serapan tertinggi Rp4,5 triliun pada tahun 2023, menandakan upaya pemulihan ke level sebelum penurunan drastis.
Fokus anggaran 2027 pada advokasi, pendampingan investasi, promosi, dan fasilitasi pendanaan ekonomi kreatif menunjukkan strategi pemerintah untuk memperkuat fondasi dan ekosistem pariwisata, bukan hanya promosi semata.
Keterlibatan Kemenpar, Kemenekraf/Bekraf, dan Kemenpora dalam pengelolaan anggaran pariwisata 2027 mengindikasikan pendekatan terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada pariwisata, tetapi juga ekonomi kreatif dan sarana olahraga.