RAPBN 2027: Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Naik 13%

Pagu belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam RAPBN 2027 dicanangkan mencapai Rp29,8 triliun, tumbuh dari outlook 2026 yang besarnya Rp26,2 triliun.

Shahibah A 18 September 2026 pukul 10.00

Perkembangan Anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

(2022-2027)

Unduh

Unduh Gambar Unduh Data

Dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2027, alokasi pagu anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pos belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum dicanangkan menyentuh angka Rp29,8 triliun.

Nominal pendanaan di sektor hunian publik ini tercatat mengalami tren peningkatan sebesar 13,7% dari proyeksi outlook tahun 2026 dengan angka Rp26,2 triliun.

Adapun dalam empat periode terakhir, realisasi anggaran pada sektor ini menunjukkan pergerakan yang cukup fluktuatif. Mulanya pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022, serapan dana fungsi perumahan ini sebesar Rp25,1 triliun.

Memasuki tahun 2023, aliran dana operasional untuk fungsi ini melonjak sebesar 51,9%, sehingga realisasinya menyentuh angka Rp38,1 triliun.

Laju pertumbuhan anggaran tersebut terus berlanjut ke tahun 2024. Persentase kenaikannya mencapai 26,3%, menjadikan periode ini sebagai puncak serapan anggaran fungsi perumahan tertinggi dalam waktu empat tahun terakhir, dengan nilai realisasi sebesar Rp48,1 triliun.

Namun dalam LKPP 2025, tren pendanaan ini mengalami penyusutan hingga 57,5%, membuat serapan dananya menjadi Rp20,4 triliun, sekaligus sebagai periode dengan realisasi untuk fungsi fasilitas umum terkecil dalam kurun yang sama.

Kendati demikian, pergerakan anggaran fungsi fasilitas umum ini kembali menunjukkan pertumbuhan pada outlook 2026. Pada tahun berjalan ini, angka realisasinya diproyeksikan naik 28,3%.

Melalui kucuran dana sebesar Rp29,8 triliun dalam RAPBN 2027 tersebut, pemerintah menaruh fokus pada pemerataan akses hunian layak bagi masyarakat serta pembenahan infrastruktur dasar. Beberapa target output prioritas dari fungsi perumahan dan fasilitas umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman sebanyak 760 unit.
Pembangunan PSU hunian vertikal di kawasan permukiman sebanyak 50 unit.
Pembangunan rumah susun sebanyak 44 unit.
Penanganan permukiman kumuh seluas 15 hektare.
Stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman sebanyak 50.000 unit.
Pembangunan rumah khusus hunian tetap (huntap) pasca bencana Sumatera sebanyak 130 unit.
Stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di pedesaan sebanyak 200.000 unit.
Pembangunan rumah susun hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/pekerja perumahan perkotaan sebanyak 164 unit.
Stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di perkotaan sebanyak 120.000 unit.
Pembangunan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat sebanyak 136 unit.
Pembangunan/pengembangan sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PKPN 3T) sebanyak 10 unit.
Sarana permukiman yang dibangun dan dikembangkan di kawasan transmigrasi sebanyak 34 unit.

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing

Key Insights

Pagu anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum yang kembali naik di 2027 sebesar 13,7% setelah penurunan tajam di 2025 menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi isu perumahan setelah sempat ada de-prioritisasi.
Fokus pada pemerataan akses hunian layak dan pembenahan infrastruktur dasar di 2027 dengan target PSU, rumah susun, dan peningkatan kualitas rumah swadaya mengindikasikan upaya mitigasi kesenjangan sosial dan ekonomi.
Fluktuasi anggaran yang signifikan, terutama lonjakan 51,9% di 2023 dan penurunan 57,5% di 2025, mencerminkan kurangnya konsistensi kebijakan atau respons terhadap kebutuhan mendesak yang berubah-ubah.
Alokasi anggaran yang besar untuk stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di pedesaan (200.000 unit) dan perkotaan (120.000 unit) menunjukkan strategi pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan hunian secara mandiri.