Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih menjadi momok mengerikan bagi para tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data Survei Indeks Optimisme 2025 yang dirilis oleh Tim Riset GoodStats, sebanyak 67,6% publik mengaku mengalami atau menyaksikan PHK di sekitarnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.
Survei ini melibatkan 1.020 responden mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dengan waktu pengumpulan data selama sebulan, yaitu 3 Juni hingga 3 Juli 2025, survei ini menggunakan metode online survey dan Forum Group Discussion (FGD).
Sementara itu, persentase publik yang mengaku tidak mengalami atau menyaksikan PHK di dekatnya hanya sebesar 32,4%. Dengan kata lain, hanya 1 dari 3 responden bukan berupa korban terdampak PHK.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Satu Data Ketenagakerjaan mencatatkan total tenaga kerja yang telah mengalami PHK dari Januari-Juni 2025 berjumlah 42.385 orang, dengan gelombang tertinggi berada pada bulan Februari sebesar 17.796 tenaga kerja.
Pemerintah benar-benar perlu berbenah terkait permasalahan ini. Pakar ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A. menilai bahwa upaya pemerintah masih lambat dan tidak konsisten dalam menangani kasus PHK.
“Meskipun ada pernyataan dari wakil menteri bahwa akan ada upaya untuk mencegah PHK, kenyataannya justru banyak pekerja yang sudah di-PHK tanpa tindakan nyata dari pemerintah,” kritiknya, Selasa (4/3/2025).
Menurutnya, kondisi ini dapat memunculkan ketidakpastian dan kecemasan di masyarakat bahwa jika tidak ditangani dengan cepat, pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas dapat meningkat.
“Pemerintah harus menciptakan peluang kerja dengan melakukan investasi besar-besaran di sektor padat karya, seperti industri tekstil dan garmen. Dengan begitu, akan ada lebih banyak lapangan pekerjaan yang tersedia,” harapnya.
Baca Juga: Tekanan Ekonomi Jadi Alasan Utama PHK di Indonesia
Sumber:
https://goodstats.id/publication/indeks-optimisme-2025-X2xNZ
https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data
https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-nilai-pemerintah-tak-konsisten-tanggapi-badai-phk-melanda-industri-di-tanah-air/
