Tata kelola anggaran dalam satu tahun kabinet Prabowo–Gibran tampaknya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Berdasarkan survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS), sebagian besar responden jurnalis memberikan penilaian negatif terhadap kinerja anggaran pemerintahan baru ini.
Sebanyak 42% responden menilai tata kelola anggaran sangat buruk, sementara 39% lainnya menyebut buruk. Hanya 17% yang menilai cukup, dan 3% responden berpendapat baik. Sayangnya, tak satu pun responden yang merasa tata kelola anggaran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sangat baik.
Angka ini menggambarkan persepsi publik, khususnya dari kalangan jurnalis, terhadap arah pengelolaan fiskal nasional yang dinilai belum transparan dan akuntabel. Selain itu, tingginya proporsi penilaian negatif yang jika dijumlahkan dari suara sangat buruk dan buruk sebanyak 81%, menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih terbuka dan bertanggung jawab.
Kritik terhadap transparansi anggaran juga sejalan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menilai praktik pengelolaan dana publik di Indonesia masih jauh dari prinsip keterbukaan, contohnya terkait tata kelola dana reses yang dijatuhi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dalam siaran persnya, ICW menyoroti bahwa pengelolaan dana reses anggota legislatif dilakukan tanpa mekanisme transparansi yang jelas, termasuk minimnya akses publik terhadap laporan penggunaan anggaran. Kondisi tersebut dinilai membuka ruang penyalahgunaan keuangan negara.
Organisasi non-pemerintah (NGO) ini juga mengingatkan bahwa tertutupnya pengelolaan anggaran publik mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan secara umum. Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang kuat, risiko korupsi dalam berbagai lini pemerintahan akan terus meningkat.
Untuk itu, pemerintah perlu menjadikan evaluasi ini sebagai momentum perbaikan tata kelola keuangan negara. Keterbukaan informasi anggaran serta penguatan sistem pengawasan menjadi langkah penting agar pengelolaan fiskal nasional berjalan efektif dan berintegritas. Tanpa komitmen nyata, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran akan sulit diwujudkan.
Pengumpulan data dalam survei CELIOS bertajuk Rapor Kinerja 1 Tahun Prabowo–Gibran ini melibatkan 120 jurnalis sebagai responden dari 60 media di Indonesia yang mewakili sejumlah ranah pemberitaan, seperti ekonomi, sosial-politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta energi dan lingkungan yang dilakukan dengan basis expert judgment (panel) pada 30 September-13 Oktober 2025.
Baca Juga: Bagaimana Penilaian Komunikasi Kebijakan Prabowo-Gibran Setahun Terakhir?
Sumber:
https://celios.co.id/rapor-kinerja-1-tahun-prabowo-gibran/
https://antikorupsi.org/id/dana-reses-dpr-dan-dpd-ri-dikelola-secara-tertutup-potensi-korupsi-terbuka-lebar
