Setiap kebijakan publik yang disusun oleh pemerintah memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Untuk itu, setiap kebijakan baru perlu dikomunikasikan dengan baik.
Untuk menilai apakah pemerintah sudah mengomunikasikan kebijakan kepada masyarakat dengan baik selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melakukan survei yang melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia yang mewakili sebagai panel.
Dalam satu tahun terakhir, cara pemerintah Prabowo–Gibran menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dinilai gagal oleh mayoritas masyarakat. Sebanyak 63% responden menilai komunikasi kebijakan pemerintah sangat buruk. Sementara itu, 28% responden menilainya buruk.
Tingginya angka ketidakpuasan terhadap pemerintah dalam mengomunikasikan kebijakan bukan tanpa sebab. Hingga saat ini, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait kebijakan baru yang disahkan masih terjadi secara satu arah. Pemerintah dianggap tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan keputusan dalam kebijakan.
Selain itu, pemerintah juga dinilai belum mampu memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan dipahami oleh publik. Maka dari itu, kebijakan yang dibuat sering menimbulkan kebingungan bagi publik.
Hanya 5% responden yang merasa komunikasi pemerintah cukup baik dan 4% responden yang menilai komunikasi pemerintah terkait kebijakan baik. Sayangnya, tidak ada responden yang menganggap komunikasi pemerintah sangat baik dalam survei ini.
Masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah perlu mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan tersebut. Perbaikan sarana komunikasi dan transparansi menjadi penting untuk diperhatikan.
Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana Penilaian Publik?
Sumber:
https://celios.co.id/rapor-kinerja-1-tahun-prabowo-gibran/
