Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat masih tingginya jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2025. Sepanjang tahun tersebut, Komnas HAM menerima 2.796 aduan, yang terdiri dari 2.133 laporan baru dan 663 aduan lanjutan. Angka ini mencerminkan masih adanya berbagai persoalan HAM yang dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai wilayah.
Dari keseluruhan aduan yang masuk, sebagian besar berkaitan dengan tindakan aparat penegak hukum (APH) yang dinilai tidak profesional atau tidak sesuai prosedur. Isu ini menjadi yang paling banyak dilaporkan dengan 612 aduan, menandakan masih adanya persoalan dalam praktik penegakan hukum di lapangan.
Baca Juga: Polri Jadi Pihak Paling Banyak Diadukan dalam Dugaan Pelanggaran HAM 2025
Selain itu, konflik agraria menempati posisi kedua dengan 484 aduan. Menurut laporan mereka, isu ini menjadi tren utama aduan kasus pada 2025. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan sengketa lahan, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek HAM lainnya.
"Isu dan konflik agraria, misalnya, masih terus menjadi laporan tertinggi dugaan pelanggaran HAM yang juga berimbas pada isu HAM lainnya, seperti perlindungan masyarakat adat, kerusakan lingkungan, intimidasi, ancaman, dan kriminalisasi terhadap penggiat HAM," tutur Komnas HAM dalam siaran pers pada Kamis (1/1/2026).
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah pengabaian hak kelompok rentan dan marginal sebanyak 219 aduan, persoalan ketenagakerjaan dengan 182 aduan, serta kekerasan dan/atau penyiksaan oleh aparat yang tercatat sebanyak 116 aduan. Data ini menunjukkan bahwa isu HAM di Indonesia bersifat kompleks dan saling berkaitan.
Meski demikian, Komnas HAM memandang kondisi ini sebagai peluang untuk memperkuat sistem perlindungan HAM. Minimnya pemahaman aparat terhadap prinsip HAM dinilai menjadi salah satu akar persoalan.
Oleh karena itu, Komnas HAM menekankan pentingnya penguatan edukasi dan penyebarluasan wawasan HAM, serta mendorong agenda revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai langkah strategis untuk membangun penegakan HAM yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.
Baca Juga: Indeks HAM Indonesia Kembali Turun pada 2025
Sumber:
https://www.komnasham.go.id/users/userhumas-8c6cb63507/files/Keterangan%20Pers%20Komnas%20HAM%20Nomor%201%20Tahun%202026.pdf
