Kepercayaan publik merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat memperkuat legitimasi kebijakan, mendorong partisipasi masyarakat, dan mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
Sebaliknya, menurunnya kepercayaan publik dapat menjadi indikator adanya persoalan dalam tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, maupun kondisi sosial ekonomi. Karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat menjadi penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah.
Baca Juga: 10 Pejabat Publik Terkaya di Kabinet Merah Putih
Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas mengeluarkan National Kawula17 Survey Q2 2026 untuk memahami pandangan anak muda terhadap kinerja pemerintah. Survei dilakukan pada 19-21 Juni 2026 menggunakan metode Computer-Assisted Self-Interviewing (CASI) atau survei daring dengan melibatkan 409 responden berusia 17-35 tahun di seluruh Indonesia. Komposisi responden terdiri atas 56% berasal dari Pulau Jawa, 22% dari Sumatra, dan 22% dari wilayah lainnya.
Hasil survei menunjukkan bahwa 49% responden menyatakan tidak yakin atau sangat tidak yakin terhadap pemerintah. Sementara itu, 29% mengaku agak yakin, sedangkan 22% lainnya menyatakan yakin atau sangat yakin. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi persepsi tersebut, survei kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan kepada 320 responden yang menyatakan tidak yakin terhadap pemerintah.
Dari kelompok tersebut, maraknya korupsi oleh pejabat menjadi alasan yang paling banyak disebut, yakni 52%. Selanjutnya, 41% responden menilai memburuknya kondisi perekonomian nasional menjadi penyebab berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Sebanyak 36% menyebut pejabat dinilai kurang kompeten atau kurang ahli dalam menjalankan tugasnya, sedangkan 28% menyoroti ketidakpastian hukum dan kebijakan.
Alasan lainnya meliputi anggapan bahwa kebebasan berpendapat dibatasi (25%), komunikasi pemerintah yang dinilai kurang baik (21%), kuatnya peran militer dalam pemerintahan (13%), tidak adanya peran oposisi di DPR (12%), kendali pemerintah pusat yang dianggap terlalu dominan (11%), karakter Presiden Prabowo yang dinilai emosional (11%), maraknya kekerasan aparat (10%), serta banyaknya partai yang dianggap memiliki sikap politik serupa (6%).
Temuan ini muncul di tengah masih tingginya perhatian publik terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi yang menjadi sorotan nasional sepanjang 2026. Di antaranya ialah penyidikan dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat Badan Gizi Nasional.
Kemudian, dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung, serta berbagai operasi tangkap tangan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah dan penyelenggara negara kembali memicu diskusi mengenai integritas pejabat publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu korupsi masih menjadi perhatian utama masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah.
Di tengah berbagai sorotan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden mengingatkan seluruh aparatur negara agar segera berbenah dan membersihkan diri dari praktik korupsi sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan.
"Beliau berulang kali mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, khususnya para aparatur negara, agar segera berbenah dan membersihkan diri sebelum tindakan penegakan hukum atau pembersihan itu dilakukan," ujarnya mengutip Antara (10/7/2026).
Komitmen tersebut diharapkan diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten, peningkatan transparansi, dan penguatan akuntabilitas sehingga mampu membangun kembali kepercayaan publik, khususnya di kalangan generasi muda.
Baca Juga: Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tuai 70% Sentimen Negatif
Sumber:
https://kawula17.id/
