10 Kementerian/Lembaga dengan Pemotongan Anggaran Terbesar dalam RAPBN 2027

Lembaga dengan pemotongan rancangan anggaran terbesar pada tahun 2027 adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dengan penyusutan hingga 82,8%.

Shahibah A 11 September 2026 pukul 10.21

10 Kementerian/Lembaga dengan Pemangkasan Rancangan Pagu Tertinggi

(APBN 2026 Vs RAPBN 2027)

Unduh

Unduh Gambar Unduh Data

Dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah telah menyusun canangan pagu belanja untuk instansi kementerian dan lembaga negara di Republik Indonesia (RI).

Adapun arah kebijakan alokasi pendanaan tersebut tidak diterapkan secara seragam. Terdapat lembaga yang menghadapi kebijakan efisiensi berupa pemotongan pagu terbesar untuk tahun mendatang.

Posisi puncak dalam daftar instansi dengan pemangkasan anggaran tertinggi pada RAPBN 2027 dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Anggaran operasional untuk institusi ini dicanangkan merosot hingga 82,8%, yaitu menjadi Rp295 miliar dari yang sebelumnya dipatok sebesar Rp1.719,8 miliar pada APBN 2026.

Di urutan kedua, terdapat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan tingkat efisiensi mencapai 76,5%. Lembaga strategis keamanan siber ini diproyeksikan hanya mengantongi pagu senilai Rp822,7 miliar dari APBN 2026 yang nominalnya Rp3.495,5 miliar.

Menyusul di posisi ketiga, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mencatatkan persentase pemangkasan sebesar 54,5%. Institusi ini dirancang menerima Rp213,9 miliar dalam RAPBN 2027, turun jika dibandingkan dana tahun 2026 yang menyentuh Rp469,6 miliar.

Peringkat keempat ditempati oleh Kementerian Transmigrasi (Kementrans) yang diproyeksikan hanya mendapatkan dana sebesar Rp947,3 miliar. Angka rancangan belanja kementerian ini menyusut 50,2% apabila disandingkan dengan APBN 2026 yang nilainya sebesar Rp1.902 miliar.

Sebagai pelengkap bangku lima besar dalam daftar kementerian/lembaga dengan efisiensi terbesar dalam RAPBN 2027, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dicanangkan akan mengantongi dana sebesar Rp327,6 miliar. Nominal tersebut dipangkas 40,6% dari besaran APBN 2026 yang nilainya Rp551,8 miliar.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) bertengger di urutan keenam dengan rancangan pagu sebesar Rp1.150,1 miliar. Nominal pendanaan tersebut mengalami penurunan 34,4% dari alokasi tahun 2026 yang sebelumnya mencapai Rp1.752 miliar.

Posisi ketujuh diisi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan tingkat pemotongan anggaran sebanyak 30,6%. Lembaga ini dipagu senilai Rp161,9 miliar dalam RAPBN 2027, menyusut dari anggaran tahun 2026 yang bernilai Rp233,3 miliar.

Kementerian Pertanian (Kementan) menempati peringkat kedelapan dengan rancangan pendanaan sebesar Rp28.020 miliar. Nilai pagu tersebut merosot 30,2% jika disandingkan dengan APBN 2026 yang nominalnya Rp40.145 miliar.

Pemangkasan anggaran juga terjadi pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang tercatat mengalami penyusutan sebanyak 28,7%. Kementerian ini diproyeksikan mendapat dana Rp1.785,3 miliar dari alokasi tahun 2026 yang besarnya Rp2.504,2 miliar.

Pemeringkatan 10 kementerian/lembaga dengan pemotongan pagu terbesar dalam RAPBN 2027 ini ditutup oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang). Lembaga kawasan tersebut mencatatkan tingkat penyusutan sebesar 27,9%, dari pagu Rp36,5 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp26,3 miliar pada tahun 2027.

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing

Key Insights

Pemotongan anggaran besar pada BNPT (82,8%) dan BSSN (76,5%) mengindikasikan pergeseran prioritas keamanan nasional atau optimasi strategi penanggulangan terorisme dan siber.
Penurunan anggaran Kementan (30,2%) dan Bapanas (30,6%) secara signifikan menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan di tengah potensi tantangan global.
Pemangkasan anggaran BNPP (54,5%) dan Kementrans (50,2%) menunjukkan kemungkinan reevaluasi efektivitas program pengelolaan perbatasan dan transmigrasi.
Pemotongan anggaran BPJPH (40,6%) dapat mempengaruhi percepatan sertifikasi halal, yang penting bagi daya saing produk Indonesia di pasar global.