Berdasarkan survei Kawula17, sebagian besar responden tidak meyakini bahwa pemerintah akan menepati janjinya dengan menyebut alasan maraknya korupsi oleh pejabat di Indonesia dengan proporsi 49%, menjadikannya sebagai faktor utama publik Indonesia tidak memercayai pemerintah.
Meski begitu, angka ini turun 6% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yaitu Kuartal III 2025 yang mencapai 55%. Pada awal tahun 2025, nilainya hanya sebesar 45%.
Dengan selisih yang cukup jauh, sebanyak 35% publik menjadikan faktor kurang kompetennya pejabat di Indonesia sebagai alasan untuk tidak percaya pemerintah, diikuti oleh melemahnya ekonomi yang dipilih oleh 33%.
Baca Juga: 52% Publik Percaya Pemerintah karena Sikap Tegas Prabowo
Sementara itu, alasan maraknya nepotisme turut muncul dalam survei ini, dengan persentase 31% responden, menandakan bahwa praktik yang mengutamakan kedekatan atau hubungan pribadi dibandingkan kemampuan masih menjadi perhatian publik.
Dengan angka yang sama, sebesar 31% publik menilai kebijakan yang ada di Indonesia bersifat elitis, yaitu cenderung berpihak pada kelompok tertentu atau kalangan atas sehingga dinilai kurang merepresentasikan kebutuhan masyarakat luas.
Adapun adanya konflik kepentingan antarpartai menjadi alasan 27% responden tidak yakin pemerintah yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto mampu memenuhi janjinya, disusul oleh kebebasan berpendapat yang dibatasi dengan persentase yang sama.
Dengan porsi yang lebih kecil hingga di bawah seperempat dari total suara, sebanyak 23% publik juga menilai lemahnya perencanaan program yang diusung pemerintah. Tidak hanya itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun dinilai kurang untuk menjalankan program yang sudah direncanakan tersebut, dengan angka 23% pula.
Alasan terakhir yang masuk dalam sepuluh besar faktor publik Indonesia tidak yakin pemerintah akan memenuhi janjinya adalah karena masih kuatnya pengaruhi Jokowi dalam pemerintahan saat ini.
Sebanyak 22% responden menilai bahwa pengaruh keterlibatan Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) tersebut justru dapat memengaruhi independensi arah kebijakan dan berpotensi menghambat realisasi janji pemerintah ke depan.
Pengumpulan data dalam survei bertajuk National Kawula17 Survey Q4 2025 ini dilakukan dengan metode kuantitatif melalui Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) secara online. Survei dilakukan pada tanggal 16-19 Januari 2026 dengan melibatkan 400 responden berusia 17-44 tahun, memperoleh margin of error 5%.
Baca Juga: Siapa yang Seharusnya Mengawasi Kebijakan Pemerintah?
Sumber:
https://kawula17.id/publikasi
