Pemberantasan korupsi masih menjadi salah satu isu yang paling mendapat perhatian masyarakat Indonesia. Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga memengaruhi kualitas pelayanan publik, iklim investasi, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Baca Juga: KPK Berhasil Pulihkan Rp1,53 Triliun Aset Negara pada 2025
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan praktik korupsi, mulai dari penguatan regulasi, penindakan hukum, hingga peningkatan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Meski demikian, persepsi publik terhadap efektivitas langkah-langkah tersebut masih menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.
Pandangan tersebut juga tercermin dalam hasil National Kawula17 Survey Q2 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas. Survei dilakukan pada 19–21 Juni 2026 menggunakan metode Computer-Assisted Self-Interviewing (CASI) atau survei daring dengan melibatkan 409 responden berusia 17-35 tahun dari seluruh Indonesia. Komposisi responden terdiri atas 56% berasal dari Pulau Jawa, 22% dari Sumatra, dan 22% dari wilayah lainnya.
Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas anak muda masih memberikan penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sebanyak 55% responden menilai kinerja pemerintah buruk atau sangat buruk, menjadikannya sebagai penilaian yang paling dominan. Sementara itu, 18% responden memberikan penilaian agak bagus, sedangkan 26% lainnya menilai kinerja pemerintah bagus atau sangat bagus.
Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya mampu membangun kepercayaan generasi muda. Penilaian tersebut dapat dipengaruhi oleh tingginya perhatian publik terhadap berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, proses penegakan hukum yang menjadi sorotan, hingga harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Di sisi lain, masih adanya seperempat responden yang memberikan penilaian positif menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tetap melihat adanya kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini mengisyaratkan bahwa berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah masih mendapat apresiasi dari sebagian kalangan, meskipun dinilai belum cukup untuk mengubah persepsi mayoritas responden.
Ke depan, hasil survei ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang konsisten, peningkatan transparansi, serta pengawasan yang lebih efektif. Upaya tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan publik, khususnya generasi muda, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Baca Juga: Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tuai 70% Sentimen Negatif
Sumber:
https://kawula17.id/
