Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan digunakan untuk merepresentasikan kesejahteraan masyarakat, mengukur pembangunan manusia, serta menilai pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.
Pengambilan data kemiskinan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi, baik di perkotaan dan perdesaan.
Tercatat menurut BPS Jawa Timur, pada tahun 2020, persentase kemiskinan mencapai 11,09%. Kemudian naik sebanyak 0,31% poin menjadi 11,40% setahun berikutnya. Persentase tersebut kembali turun pada 2022 menjadi 10,38%.
Tahun berikutnya, persentase kemiskinan membaik menjadi 10,35%. Di tahun 2024, persentase tersebut menyentuh angka 9,79%.
Dari data tersebut, persentase kemiskinan provinsi Jawa Timur mengalami penurunan dari tahun ke tahun meskipun sempat naik di tahun 2021.
Penurunan tersebut membawa berita positif dalam perbaikan kemiskinan di Jawa Timur. Meskipun begitu, upaya untuk memberantas kemiskinan belum optimal karena membutuhkan integrasi dari berbagai pihak.
“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan sinergi dengan sektor swasta dan masyarakat agar program ini lebih efektif dan berkelanjutan,” ucap Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani MM pada rapat koordinasi teknis yang dilakukan secara daring, Senin (24/2/2025).
BPS mengukur data kemiskinan melalui pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Garis kemiskinan dihitung dari minimal pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.
Selain itu, berdasarkan publikasi profil kemiskinan Jawa Timur 2024, BPS juga menggunakan pendekatan Multidimensional Poverty Index (MPI) yang mengukur kemiskinan tidak hanya dari pengeluaran dan pemasukan, tetapi dari berbagai faktor seperti keterbatasan akses di bidang pendidikan, kesehatan, serta kualitas hidup.
Baca Juga: Tren Kemiskinan Indonesia Menurun, Apakah Ketimpangan Juga Menurun?
