Fenomena politik dinasti atau praktik kekuasaan politik yang dijalankan oleh keluarga tertentu semakin mendapat tempat di tengah masyarakat Indonesia. Survei terbaru Populix menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat cenderung menormalisasi praktik ini.
Dalam survei yang melibatkan 962 responden tersebut disebutkan bahwa 44% masyarakat cukup bisa menerima adanya praktik politik dinasti dan 21% lainnya dapat menerimanya secara penuh. Di sisi lain, 25% masyarakat kurang bisa menerima praktik politik dinasti sedangkan 10% lainnya menolak praktik ini secara tegas.
Dari hasil survei tersebut, dapat dilihat bahwa 65% masyarakat mewajarkan politik dinasti. Terdapat beberapa alasan mengapa sebagian besar masyarakat mewajarkan praktik ini. Alasan paling umum adalah mereka tidak mempermasalahkan praktik ini dengan catatan kandidat memang mempunyai kompetensi yang baik. Total persentase masyarakat yang memilih alasan tersebut sebanyak 74%.
Alasan lain mengapa masyarakat cenderung mewajarkan politik dinasti adalah karena mereka merasa hal tersebut tidak menjadi masalah selama pemimpin tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sebanyak 54% masyarakat mengungkapkan alasan ini sebagai dasar pendapat mereka.
Ada juga 36% masyarakat yang mewajarkan politik dinasti dengan dalih adanya potensi keberlanjutan kebijakan dari pemimpin ataupun pemerintahan sebelumnya. Sementara itu, 15% masyarakat lainnya mewajarkan dengan alasan dukungan dan kesetiaan terhadap
keluarga atau golongan tertentu.
Di sisi lain, terdapat juga berbagai alasan mengapa masyarakat tidak dapat menerima praktik politik dinasti. Sebanyak 86% masyarakat beralasan bahwa politik dinasti dapat meningkatkan risiko terjadinya nepotisme terutama dalam pembagian jabatan dan kekuasaan di pemerintahan.
Sementara itu, 58% responden lainnya tak mewajarkan politik dinasti karena mereka khawatir akan terjadinya konflik kepentingan pada satu keluarga atau golongan tertentu. Ada juga sejumlah masyarakat dengan persentase 53% yang beralasan bahwa adanya politik dinasti dapat menghambat rotasi kekuasaan yang sehat dan demokratis di Indonesia dan 52% responden lainnya beranggapan bahwa politik dinasti dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
Baca Juga: 74% Masyarakat Indonesia Tak Laporkan Praktik Politik Uang, Apa Penyebabnya?
