Laporan penelitian Center of Economic and Law Studies (Celios) yang terbaru mencatatkan rapor merah pada kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penelitian ini melibatkan 95 jurnalis dari total 44 lembaga pers di Indonesia sebagai panelis. Lembaga pers tersebut berasal dari berbagai desk berbeda, mulai dari ekonomi, sosial dan politik, hukum dan ham, serta energi dan lingkungan.
"Para jurnalis dipilih karena mereka memiliki pengalaman dalam mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah," tulis Celios dalam laporannya.
Para panelis diminta untuk menilai kinerja 100 hari pertama Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran berdasarkan lima indikator utama, yakni pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.
Hasilnya mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, kinerja kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama dinilai mengecewakan. Sebanyak 7% responden menjawab sangat buruk dan 42% mengisi buruk, sedangkan hanya 42% responden yang menjawab cukup, 8% responden mengisi baik, dan tidak ada yang mengisi sangat baik.
Dalam aspek pencapaian program, kabinet Prabowo-Gibran dinilai masih belum optimal, yang tercermin dari 39% responden menjawab buruk dan 8% menjawab sangat buruk. Sekitar 45% responden menjawab cukup dan 7% lainnya menilai baik.
Kemudian pada aspek kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, rencana kebijakan yang telah diwacanakan dinilai belum menjawab kebutuhan publik. Hal ini diungkapkan melalui jawaban sangat buruk (19%) dan buruk (36%).
Kualitas kepemimpinan meraih penilaian paling positif, walaupun masih menjadi persoalan karena dinilai sangat buruk oleh 9% responden dan 38% menilai buruk. Namun, mayoritas responden menilai positif kepemimpinan Prabowo-Gibran, dengan rincian cukup (36%), baik (14%), dan sangat baik (3%).
Lebih lanjut, aspek komunikasi kebijakan mendapat penilaian sangat buruk sebesar 28% dan 39% menilai buruk. Sementara itu, 26% responden menilai cukup dan hanya 5% menilai baik.
Terakhir, aspek tata kelola anggaran pemerintah disorot negatif karena keterbatasan ruang fiskal dibandingkan kebutuhan anggaran yang luar biasa. Aspek ini mendapatkan penilaian sangat buruk sebesar 18% responden dan 52% menilai buruk.
