RAPBN 2027: Anggaran Basarnas Hanya Capai Rp1.564 M

Meski mengalami kenaikan, rancangan belanja untuk Basarnas pada tahun 2027 hanya tumbuh 0,7% dari APBN 2026 yang besarnya Rp1.553,7 miliar.

Shahibah A 8 September 2026 pukul 11.00

Perkembangan Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

(2026-2027)

Unduh

Unduh Gambar Unduh Data

Merujuk pada Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2027, pemerintah mencanangkan adanya kenaikan pagu pendanaan untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Dalam postur pendanaan tahun 2027, lembaga yang menjadi garda terdepan operasi Search and Rescue (SAR) ini diproyeksikan akan menerima dana sebesar Rp1.564,8 miliar. Alokasi anggaran Basarnas tersebut mencatatkan kenaikan sebesar 0,7% jika dibandingkan dengan APBN 2026 dengan angka Rp1.553,7 miliar.

Membedah struktur pendanaannya menurut program, alokasi untuk dukungan manajemen masih menyerap porsi terbesar. Anggaran pengeluaran untuk program manajerial internal ini ditargetkan menyentuh angka Rp870,5 miliar dalam RAPBN 2027.

Angka tersebut mendominasi hingga 55,6% dari total keseluruhan rancangan pagu. Jika dibandingkan dengan APBN 2026 yang mencapai Rp868,5 miliar, nominal alokasi dukungan manajemen ini terhitung hanya mengalami pertumbuhan sekitar 0,2%.

Tren pertumbuhan juga tampak pada program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dan bencana. Postur anggaran untuk program operasional utama ini dicatat tumbuh sebanyak 1,3% dari APBN 2026 yang sebelumnya sebesar Rp685,2 miliar.

Pada rancangan tahun depan, program krusial ini akan disokong anggaran sebanyak Rp694,3 miliar, atau mengambil proporsi sebesar 44,4% dari total postur anggaran Basarnas dalam RAPBN 2027.

Porsi program dukungan manajemen yang masih mendominasi pagu mengindikasikan bahwa Basarnas memprioritaskan optimalisasi kinerja kelembagaannya dari sisi internal.

Kendati demikian, program pencarian dan pertolongan yang mencatatkan persentase pertumbuhan sedikit lebih tinggi, menandakan tetap adanya upaya penyesuaian untuk memaksimalkan prioritas kinerja operasi SAR di lapangan bagi Basarnas pada tahun 2027 mendatang.

Kepala Basarnas, Marsekal Madya Mohammad Syafii mengungkapkan bahwa besaran rancangan pagu yang diberikan dalam RAPBN 2027 ini masih terlampau minim untuk menopang beban kinerja institusinya secara menyeluruh.

“Kami sampaikan bahwa pagu kebutuhan awal Basarnas sebesar Rp3,86 triliun,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Ia merincikan bahwa dalam proyeksinya, kebutuhan pendanaan untuk program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dan bencana setidaknya membutuhkan Rp2,5 triliun, sementara dukungan manajemen memerlukan Rp1,3 triliun.

“Terdapat backlog anggaran sebesar Rp2,29 triliun,” imbuhnya.

Adapun total pagu kebutuhan awal senilai Rp3,86 triliun tersebut dirancang untuk mengakomodasi belanja pegawai sebesar Rp760,86 miliar. Dana tersebut juga dibutuhkan untuk menyokong belanja barang senilai Rp1,47 triliun, serta pemenuhan porsi belanja modal operasional yang diproyeksikan mencapai angka Rp1,62 triliun.

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing

Key Insights

Kenaikan anggaran Basarnas yang hanya 0,7% menunjukkan pemerintah masih konservatif dalam alokasi dana darurat, meskipun risiko bencana di Indonesia tinggi.
Dominasi 55,6% anggaran untuk dukungan manajemen mengindikasikan Basarnas masih fokus pada penguatan internal daripada peningkatan kapasitas operasional langsung di lapangan.
Pertumbuhan anggaran program pencarian dan pertolongan yang lebih tinggi (1,3%) menunjukkan adanya prioritas kecil untuk operasional SAR, meskipun porsinya masih di bawah program manajemen.
Anggaran yang disetujui hanya Rp1,56 triliun, jauh dari kebutuhan Basarnas sebesar Rp3,86 triliun, menyiratkan potensi keterbatasan dalam belanja modal dan barang untuk operasi SAR.
Kesenjangan anggaran sebesar Rp2,29 triliun, terutama pada belanja modal dan barang, dapat menghambat modernisasi peralatan dan fasilitas Basarnas.