RAPBN 2027: Belanja Fungsi Kesehatan Capai Rp139 T, Apa Saja Outputnya?

Rancangan anggaran fungsi kesehatan pada tahun 2027 hanya naik sebesar 0,5% dari outlook 2026 yang besarnya Rp138,4 triliun.

Shahibah A 16 September 2026 pukul 10.01

Perkembangan Anggaran Fungsi Kesehatan

(2022-2027)

Unduh

Unduh Gambar Unduh Data

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2027, pemerintah telah menetapkan pagu anggaran untuk pos belanja fungsi kesehatan. Pada tahun mendatang, alokasi dana untuk sektor ini dicanangkan menyentuh angka Rp139,1 triliun.

Nominal pendanaan di bidang medis ini tercatat mengalami pertumbuhan tipis sebesar 0,5% apabila dibandingkan dengan proyeksi outlook tahun 2026 yang angkanya sebesar Rp138,4 triliun.

Adapun dalam empat periode terakhir, dinamika realisasi anggaran pada sektor kesehatan mengalami tren yang cukup fluktuatif. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022, serapan dana fungsi kesehatan ini hanya menyentuh Rp124,5 triliun.

Memasuki tahun 2023, aliran dana operasional untuk fungsi ini sempat mengalami penyusutan sebesar 20,9%, sehingga realisasinya turun menjadi Rp98,4 triliun, sekaligus menjadi yang terendah selama empat tahun terakhir.

Kendati demikian, tren pemulihan kembali terlihat pada tahun 2024. Terdapat pertumbuhan anggaran dengan kenaikan 1,0% menjadi Rp99,3 triliun. Tren pertumbuhan ini terus berlanjut pada LKPP 2025, dengan porsi pendanaannya merangkak naik 7,9% menjadi Rp107,2 triliun.

Pertumbuhan terus terjadi pada proyeksi outlook 2026. Di tahun berjalan ini, realisasi belanja diestimasikan naik hingga 29,2%.

Melalui kucuran dana sebesar Rp139,1 triliun dalam RAPBN 2027, pemerintah menaruh fokus besar pada peningkatan kualitas hidup, pemenuhan gizi, serta pemerataan layanan medis masyarakat. Berikut adalah deretan target output prioritas dari fungsi kesehatan pada tahun 2027:

Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 96,8 juta penduduk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Kontribusi bantuan iuran JKN kepada 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Pemeriksaan kesehatan gratis bagi 157,1 juta orang.
Skrining tuberkulosis bagi 2,9 juta orang.
Revitalisasi 14 rumah sakit daerah (skema single year) dan pengadaan alat kesehatan 10 rumah sakit daerah.
Bantuan makan bergizi kepada 3,4 juta ibu hamil, 2 juta ibu menyusui, dan 6,2 juta balita.
Pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) pada 22,8 ribu lembaga.
Fasilitas dan pembinaan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada 93.800 keluarga dengan bayi dua tahun (baduta).
Fasilitas pemeriksaan untuk 2.248 sampel makanan dan 4.715 sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan.
Pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans kepada 277 fasilitas pelayanan kesehatan.

Anggaran fungsi kesehatan ini nantinya akan dikelola melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Badan Gizi Nasional (BGN).

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing

Key Insights

Peningkatan tipis 0,5% pada pagu anggaran kesehatan 2027 menunjukkan fokus pada stabilitas pendanaan setelah periode fluktuatif.
Penurunan drastis 20,9% pada tahun 2023 menjadi titik terendah dalam empat tahun terakhir mengindikasikan adanya pergeseran prioritas atau efisiensi pengeluaran.
Kenaikan anggaran 29,2% pada proyeksi outlook 2026 menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memulihkan dan memperkuat sektor kesehatan.
Alokasi terbesar untuk bantuan iuran JKN kepada 96,8 juta PBI dan 49,6 juta PBPU/BP menegaskan prioritas pada pemerataan akses layanan kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan gratis bagi 157,1 juta orang dan skrining TB untuk 2,9 juta orang menunjukkan fokus pada upaya promotif dan preventif.