Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja Indonesia mencapai Rp620,3 triliun per Maret 2025 ini. Nilai ini setara dengan 17,1% dari total target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Belanja per Maret ini juga naik 1,36% dibanding capaian periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp611,94 triliun.
Ditinjau dari komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp413,2 triliun, turun 3,37% secara tahunan yang sebesar Rp427,62 triliun.
Belanja pemerintah pusat terbesar direalisasikan untuk belanja non kementerian/lembaga (K/L) yang sebesar Rp217,1 triliun dan belanja untuk K/L sebesar Rp196,1 triliun.
Sebaliknya, realisasi transfer ke daerah justru mengalami kenaikan sebesar 12,35% dibandingkan tahun lalu mencapai Rp207,1 triliun.
Kenaikan belanja negara ini disinyalir sebagai pertanda bahwa kabinet baru sudah efektif menjalankan program.
"Artinya, kabinet yang baru ini sekarang sudah mulai fokus menjalankan program yang kita harapkan ini akan menggerakkan ekonomi. Karena kita anggap masa transisinya sudah selesai, menteri-wamen, dan birokrasinya," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN Kita Maret 2025 pada Rabu (30/4/2025).
Belanja negara yang naik ini tidak dibarengi dengan pendapatan negara yang mencukupi. Akibatnya, APBN per Maret 2025 mengalami defisit sebesar Rp104,2 triliun, setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini pun menambah defisit APBN menjadi sebesar 16,9% dari target defisit yang ditetapkan pada 2025 yang senilai Rp616,2 triliun (2,53% dari PDB).
Pendapatan negara per Maret 2025 mencapai Rp516,1 triliun, setara dengan 17,2% dari target tahun 2025. Pendapatan ini bersumber dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp400,1 triliun (16,1% dari target 2025) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp115,9 triliun (22,6% dari target 2025).
Baca Juga: Dua Bulan Pertama 2025, Defisit APBN Tembus Rp31,2 T
