Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program utama dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program MBG ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun dan melahirkan berbagai respons dari masyarakat dan publik di media sosial.
Baca Juga: 10 Topik Liputan Paling Sering Diswasensor, MBG Tertinggi!
Berdasarkan data terbaru pada periode 1-19 Februari 2026, isu MBG mendapat sorotan luas dengan kemunculan dalam 12.166 artikel media, menghasilkan 37.130 mentions, serta memicu 123.344 percakapan di media sosial. Data percakapan di X menunjukkan sentimen publik didominasi oleh sentimen negatif sebesar 89,7%, sementara sentimen positif tercatat 8,9% dan netral 1,4%. Besarnya perhatian publik tersebut tidak terlepas dari berbagai isu yang berkembang di ruang diskusi masyarakat.
Salah satu sorotan utama dalam sentimen negatif publik di X adalah persepsi bahwa program MBG menyebabkan pemotongan anggaran pendidikan. Selain itu, polemik semakin menguat setelah muncul pernyataan yang dinilai menyalahkan petani dalam kasus keracunan makanan terkait program MBG.
Kritik publik juga dipicu oleh informasi mengenai yayasan pengelola MBG yang disebut menerima dana Rp6 juta per hari selama 313 hari, meskipun mekanisme dan konteks pendanaan tersebut belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
Perdebatan semakin meluas ketika muncul klaim bahwa kebutuhan anggaran MBG setara dengan pembiayaan jaminan kesehatan bagi sekitar 11 juta peserta PBI BPJS. Polemik ini bahkan berlanjut ke ranah hukum setelah Undang-Undang APBN 2026 digugat karena dianggap berkaitan dengan alokasi anggaran MBG dan pendidikan.
Di sisi lain, pemerintah memberikan klarifikasi terhadap berbagai isu tersebut. Presiden Prabowo menegaskan bahwa MBG merupakan hasil efisiensi anggaran dan tidak mengambil hak pembiayaan sektor pendidikan. Program ini juga disebut terus diperluas implementasinya, termasuk penyaluran di wilayah Aceh dan Sumatra Barat.
Penegasan serupa disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti dalam forum resmi.
“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program Presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya,” kata Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Jawa Timur, Kamis (19/2/2026), mengutip Tempo.
Perbedaan persepsi antara kebijakan pemerintah dan respons publik menunjukkan bahwa transparansi komunikasi menjadi faktor krusial dalam implementasi program berskala nasional.
Baca Juga: 72% Publik Merasa Puas dengan Program MBG
Sumber:
https://x.com/droneempritoffc/status/2025087188581711962?s=46
