Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Melalui program ini, pemerintah berupaya menyediakan makanan bergizi secara gratis, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan, guna memastikan pemenuhan kebutuhan gizi sejak dini.
Baca Juga: Benarkah MBG Menciptakan Lapangan Kerja Baru?
Seiring dengan implementasinya, respons publik terhadap pogram MBG menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil Survei Nasional yang dirilis Lembaga Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap program MBG mencapai 72,8%.
Survei ini dilaksanakan pada 15-21 Januari 2026 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, yaitu berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error survei tercatat sebesar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Rincian hasil survei menunjukkan bahwa 12,2% responden menyatakan sangat puas dan 60,6% merasa cukup puas terhadap program MBG. Dengan demikian, kepuasan positif secara kumulatif mencapai 72,8%. Sementara itu, responden yang menyatakan kurang puas tercatat sebesar 19,9%, tidak puas sama sekali sebanyak 4,5%, dan sisanya 2,8% memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Meski tingkat kepuasan publik tergolong tinggi, peneliti Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin, menilai bahwa proporsi responden yang merasa sangat puas masih relatif kecil. Menurutnya, kelompok responden yang menyatakan cukup puas masih berpotensi berubah sikap, tergantung pada kualitas pelaksanaan program ke depan. Ia menekankan bahwa kemampuan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam meningkatkan kualitas layanan serta merespons isu-isu negatif, seperti kasus keracunan, akan sangat menentukan tingkat kepuasan publik.
“Yang cukup puas ini sangat mungkin berubah sesuai dengan kondisi tergantung kemampuan BGN untuk memperbaiki baik kualitas terutama, maupun isu-isu negatif yang selama ini muncul, misalnya isu keracunan,” ujarnya, mengutip, Kompas, (8/2/2026).
Baca Juga: 79% Publik Merasa Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo
Sumber:
https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2026/02/RILIS_SURVEI_NASIONAL_INDIKATOR_08_FEBRUARI_2026.pdf
