Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan pentingnya fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025, ia menekankan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
“Tugas paling pertama adalah me-manage global uncertainty. Ini harus kita buat supaya instrumen-instrumen di dalam negeri kita, kegiatan aktivitas ekonomi kita di dalam negeri bisa cukup agile, bisa cukup responsif terhadap uncertainty di tingkat global,” ujarnya pada Rabu (26/2/2025).
APBN 2025 akan difokuskan pada efisiensi belanja dan penguatan sektor riil. Pemerintah akan meninjau kembali anggaran untuk memastikan alokasi yang lebih tepat, namun tetap memprioritaskan belanja pegawai, bantuan sosial, dan layanan publik.
Salah satu program strategis yang didorong adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, mendukung penggunaan bahan baku lokal, dan menciptakan lapangan kerja.
“Kita akan mendorong ini (pelaksanaan MBG) supaya lebih cepat karena kita tahu bahwa ini menggunakan input lokal, menggunakan tenaga kerja lokal, dan kemudian baik untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia,” tambah Suahasil.
Di sisi penerimaan negara, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.189 triliun dalam APBN 2025, naik dari proyeksi Rp1.989 triliun di 2024. Target ini didorong oleh kinerja ekonomi domestik, implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan perluasan basis pajak.
Kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) masih dominan meski turun dari 57,3% di 2024 menjadi 55,2% di 2025, sementara PPN dan PPnBM meningkat dari 40,8% menjadi 43,2% karena dorongan konsumsi domestik. Adapun, PBB dan pajak lainnya masih minim kontribusinya, sekitar 1,6%.
Dalam lima tahun terakhir, penerimaan pajak terus meningkat, dari Rp1.230 triliun pada 2021, disusul oleh capaian 2022 (Rp1.485 triliun) dan 2023 (Rp1.818 triliun). Target 2025 diharapkan mencapai 9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari perkiraan 2024 sebesar 8,7% dari PDB.
Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah menerapkan strategi seperti Core Tax System, digital forensic perpajakan, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak High Wealth Individual (WP HWI). Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terutama kondisi ekonomi global, pemerintah optimistis target pajak 2025 dapat tercapai demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
