10 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Pulau Kalimantan 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 8,25% pada September 2025. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, ketika persentase penduduk miskin masih berada di angka 8,57% pada 2024.

Meskipun mengalami penurunan, persebaran kemiskinan masih menunjukkan adanya perbedaan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Pada September 2025, persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat sebesar 10,72%, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada di angka 6,60%.

Di Pulau Kalimantan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin paling rendah, yakni sebesar 1,97% pada 2025.

Baca Juga: 10 Kota dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak 2025

Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menempati posisi kedua dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,74%, diikuti Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, sebesar 2,91% dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebesar 3,00%.

Daftar lima besar wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah di Pulau Kalimantan dilengkapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, yang memiliki 3,12% penduduk miskin.

Di bawahnya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, memiliki angka kemiskinan sebesar 3,13%, disusul Kota Bontang (Kalimantan Timur) sebesar 3,21%, Kabupaten Lamandau (Kalimantan Tengah) sebesar 3,33%, dan Kota Banjar Baru (Kalimantan Selatan) sebesar 3,44%.

Daftar 10 besar wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah di Pulau Kalimantan ditutup oleh Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan 3,45%.

Sebaliknya, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, tercatat memiliki angka kemiskinan tertinggi di Pulau Kalimantan, yakni mencapai 10,51% pada 2025. 

Posisinya diikuti Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, dengan 10,09% dan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan 8,90%.

Adapun BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Besaran GK berbeda-beda untuk setiap provinsi, ditentukan berdasarkan nilai pengeluaran untuk kebutuhan makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari serta kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Baca Juga: Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Sumber:

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIxIzI=/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html