10 Wilayah dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Kalimantan Tengah 2025

Kabupaten Lamandau jadi wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah di Kalimantan Tengah pada 2025, yakni 3,33%.

Agnes Z. Yonatan 11 Oktober 2026 pukul 09.00

10 Wilayah dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Kalimantan Tengah

(Tahun 2025)

Unduh

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 8,25% pada September 2025. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, ketika persentase penduduk miskin masih berada di angka 8,57% pada 2024.

Meskipun mengalami penurunan, persebaran kemiskinan masih menunjukkan adanya perbedaan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Pada September 2025, persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat sebesar 10,72%, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada di angka 6,60%.

Di Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau menjadi wilayah dengan angka kemiskinan terendah. Persentase penduduk miskin di wilayah tersebut tercatat sebesar 3,33%, terendah pada 2025. Hal ini berarti, ada sekitar tiga penduduk miskin untuk setiap 100 penduduk di kabupaten tersebut.

Posisinya diikuti oleh Kota Palangka Raya dengan angka kemiskinan sebesar 3,62%, disusul Kabupaten Sukamara dengan 4,02% dan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan 4,27%.

Daftar lima besar wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah di Kalimantan Tengah ditutup oleh Kabupaten Pulang Pisau yang memiliki 4,79% penduduk miskin.

Di paruh kedua, Kabupaten Barito Selatan bertengger di bangku keenam dengan angka kemiskinan sebesar 4,94%, diikuti oleh Kabupaten Katingan (5,30%), Kabupaten Kapuas (5,48%), dan Kabupaten Gunung Mas (5,48%).

Kabupaten Barito Utara melengkapi daftar 10 besar wilayah paling minim penduduk miskin di Kalimantan Tengah dengan angka kemiskinan sebesar 5,52%.

Sebaliknya, Kabupaten Seruyan tercatat memiliki angka kemiskinan tertinggi di Kalimantan Tengah, mencapai 6,72%.

Secara keseluruhan, angka kemiskinan di Kalimantan Tengah mencapai 5,19% pada 2025.

Adapun BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Besaran GK berbeda-beda untuk setiap provinsi, ditentukan berdasarkan nilai pengeluaran untuk kebutuhan makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari serta kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Sumber:

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIxIzI=/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html