Upaya menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan nasional, tetapi juga pada komitmen pemerintah daerah melalui alokasi anggaran. Setiap provinsi memiliki prioritasnya sendiri, sehingga anggaran lingkungan hidup antarprovinsi cenderung bervariasi.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi dengan anggaran lingkungan hidup terendah pada 2025 didominasi provinsi asal Papua. Kepulauan Riau memimpin dengan anggaran sebesar Rp34,95 miliar. Nilai ini bahkan turun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp36,69 miliar.
Di urutan berikutnya ada Bengkulu dengan Rp35,99 miliar, disusul Papua Barat Daya dengan Rp36,32 miliar. Masih dari Papua, Papua Selatan hanya mengalokasikan Rp37,06 miliar untuk lingkungan hidup, terkecil keempat di Indonesia. Papua Pegunungan menyusul dengan Rp37,29 miliar.
Provinsi dengan anggaran lingkungan hidup terendah keenam diisi oleh Gorontalo dengan Rp39,68 miliar, disusul Maluku (Rp55,34 miliar), Papua Tengah (Rp57,51 miliar), Papua (Rp59,17 miliar), dan Kepulauan Bangka Belitung (Rp62,82 miliar).
Sebaliknya, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan anggaran lingkungan hidup tertinggi. Tidak tanggung-tanggung, nominalnya mencapai Rp6,24 triliun, jauh melebihi provinsi lain pada 2025. Jakarta selalu memuncaki daftar setiap tahunnya, dengan anggaran pada 2024 mencapai Rp6,22 triliun. Beberapa provinsi di Jawa lainnya seperti Jawa Barat (Rp457,64 miliar), DI Yogyakarta (Rp316,41 miliar), Jawa Timur (Rp255,24 miliar), dan Jawa Tengah (Rp153,7 miliar) turut mengisi jajaran tertinggi.
Anggaran lingkungan hidup sendiri digunakan untuk mendukung berbagai program dalam upaya melindungi, mengelola, dan memulihkan lingkungan. Anggaran ini dimanfaatkan dalam pengendalian kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam, pengelolaan sampah, hingga mitigasi bencana akibat perubahan iklim.
Baca Juga: Benarkah Anggaran MBG Lebih Besar dari Kebencanaan?
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/28/5533ef5bf73b9dd7bc5475ee/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2025.html
